Kepala Bappeda NTB Diperiksa Terkait Korupsi NCC, Kerugian Negara Capai Rp15,2 Miliar

Kejati NTB memeriksa Kepala Bappeda NTB, Iswandi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset lahan pembangunan gedung NTB Convention Center (NCC) yang merugikan negara hingga Rp15,2 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam kerja sama pengelolaan aset pemerintah untuk pembangunan gedung NTB Convention Center (NCC). Terbaru, Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, diperiksa sebagai saksi pada Senin, 24 Februari 2025. Pemeriksaan ini dilakukan di Mataram dan turut melibatkan satu pejabat Pemprov NTB lainnya yang pernah bertugas di Biro Umum Setda NTB.

Pemeriksaan Iswandi dan pejabat lainnya ini terkait dugaan penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan aset untuk pembangunan NCC yang terjadi antara tahun 2012 hingga 2016. Iswandi sendiri pernah menjabat sejumlah posisi penting di Pemprov NTB, termasuk Kepala Biro Umum Setda NTB, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, dan Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov NTB. Saat ini, di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah, ia menjabat sebagai Kepala Bappeda NTB.

Saat dikonfirmasi usai pemeriksaan sekitar pukul 18.00 WITA, Iswandi mengakui dirinya diperiksa terkait jabatannya sebagai Kepala BPKAD NTB. Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan, dengan alasan sedang berpuasa. "Alhamdulillah, saya lagi puasa, tanya penyidik saja," ujarnya singkat.

Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Kasus Korupsi NCC

Selain Iswandi, seorang saksi lainnya yang juga diperiksa adalah Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan (Disperindag) NTB, Muna'im. Muna'im menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Kabid pengelolaan barang milik daerah pada Setda NTB. Kasus dugaan korupsi NCC ini telah menetapkan dua tersangka sejak 13 Februari 2025, yaitu mantan Sekda NTB, Rosyadi Husaenie Sayuti, dan Direktur PT Lombok Plaza periode 2012-2016, Doli Suthaya.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp15,2 miliar, berdasarkan hasil audit akuntan publik yang menunjukkan adanya kerugian nilai aset yang belum terbayarkan.

Kerugian tersebut terjadi selama masa kerja sama antara Pemprov NTB dan PT Lombok Plaza sebagai pengelola aset pada tahun 2012-2016. Kerja sama yang disepakati pada tahun 2012 ternyata tidak berjalan sesuai perjanjian. PT Lombok Plaza dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya, termasuk tidak melaksanakan pembangunan gedung NCC, tidak memberikan ganti rugi bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) NTB, dan tidak menyetorkan kompensasi pembayaran kepada Pemprov NTB.

Kronologi dan Detail Kasus Korupsi NCC

Kasus ini bermula dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza dalam pengelolaan aset untuk pembangunan NTB Convention Center (NCC). Kerjasama ini disepakati pada tahun 2012 dan berlangsung hingga tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kejanggalan dan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah:

• Kegagalan Pembangunan NCC: PT Lombok Plaza gagal membangun gedung NCC sesuai kesepakatan.
• Ganti Rugi Labkesda: Tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh PT Lombok Plaza atas bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) NTB yang terdampak proyek.
• Kegagalan Pembayaran Kompensasi: PT Lombok Plaza tidak menyetorkan kompensasi pembayaran kepada Pemprov NTB sesuai perjanjian.

Kejati NTB terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memproses hukum para pihak yang terlibat. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Kepala Bappeda NTB, merupakan bagian dari upaya untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan keadilan ditegakkan.

Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dan memastikan bahwa aset negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.