Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Puluhan Kasek SD di Lombok Timur Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
Puluhan Kasek SD di Lombok Timur Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Chromebook

Kejaksaan Negeri Lombok Timur memeriksa puluhan kepala sekolah SD terkait dugaan korupsi pengadaan laptop dan alat TIK senilai Rp32 miliar lebih di Dinas Dikbud Lombok Timur tahun 2022.

Kejati NTB Selidiki Korupsi DAK Dikbud NTB Tahun 2024: Siapkan Daftar Saksi dan Telusuri Unsur Pidana
Kejati NTB Selidiki Korupsi DAK Dikbud NTB Tahun 2024: Siapkan Daftar Saksi dan Telusuri Unsur Pidana

Kejati NTB dalami kasus dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2024 dengan menyiapkan daftar saksi dan menelusuri unsur melawan hukum, diduga melibatkan pejabat tinggi daerah dan pungutan fee proyek hingga 15 persen.

Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar
Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar

Kejaksaan Agung mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah PKK Dompu senilai Rp2 miliar yang ditangani Kejari Dompu, dengan laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif dan tidak transparan.

Kejaksaan Negeri Ambon Usut Dugaan Korupsi Dana BOS MTsN: Total Anggaran Rp3,3 Miliar Diperiksa
Kejaksaan Negeri Ambon Usut Dugaan Korupsi Dana BOS MTsN: Total Anggaran Rp3,3 Miliar Diperiksa

Kejaksaan Negeri Ambon mengusut dugaan korupsi dana BOS MTsN Ambon tahun anggaran 2023-2024 senilai Rp3,3 miliar, dengan temuan penyelewengan dan dugaan penggelembungan anggaran.

Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan

Kejaksaan Negeri Lombok Timur resmi melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan TIK senilai Rp32 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yang diduga melanggar aturan pengadaan barang dan mengarah pada penyedia tert

Proyek DAK Dikbud NTB Molor, DPRD Soroti Keterlambatan dan Minta Usut Tuntas
Proyek DAK Dikbud NTB Molor, DPRD Soroti Keterlambatan dan Minta Usut Tuntas

DPRD NTB soroti keterlambatan proyek fisik DAK di Dikbud NTB tahun 2024 yang dinilai merugikan dunia pendidikan dan berpotensi korupsi, mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.

Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

Berkas Pungli Pejabat Dikbud NTB Lengkap, Segera Disidang!
Berkas Pungli Pejabat Dikbud NTB Lengkap, Segera Disidang!

Jaksa menyatakan berkas perkara pungli pejabat Dikbud NTB, AM, telah lengkap (P-21) dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan sebelum Lebaran.

Polresta Mataram Tunggu Penelitian Berkas OTT Kabid Dikbud NTB
Polresta Mataram Tunggu Penelitian Berkas OTT Kabid Dikbud NTB

Penyidik Polresta Mataram menunggu hasil penelitian berkas perkara dugaan pungli oleh Kejaksaan Tinggi NTB terhadap Kabid SMK Dinas Dikbud NTB, Ahmad Muslim, yang terjaring OTT pada Desember 2024.

Kejati NTB Teliti Dugaan Korupsi Dana KONI NTB
Kejati NTB Teliti Dugaan Korupsi Dana KONI NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah menelaah laporan dugaan korupsi pengelolaan dana KONI NTB; proses telaah dokumen laporan sedang berlangsung sebelum meminta keterangan pihak terkait.

Kejati NTB Koordinasikan Audit Kerugian Negara Kasus Korupsi Disnakeswan dengan Inspektorat
Kejati NTB Koordinasikan Audit Kerugian Negara Kasus Korupsi Disnakeswan dengan Inspektorat

Kejaksaan Tinggi NTB menggandeng Inspektorat untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ternak ayam di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tahun 2021 senilai Rp9,27 miliar.

Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar
Kejati NTB Koordinasi dengan BPK Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Bima Rp78 Miliar

Kejaksaan Tinggi NTB bekerja sama dengan BPK untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Bima senilai Rp78 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.