Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud
Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023 senilai Rp42 miliar yang meliputi pengadaan alat peraga, pembangunan ruang praktik siswa SMK, dan pembangunan unit sekolah baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menunggu hasil penyelidikan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB tahun 2023. Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian, jika salah satu lembaga telah menangani kasus, lembaga lain tidak bisa ikut campur dalam objek perkara yang sama. Pernyataan ini disampaikannya di Mataram pada Selasa.
Penyelidikan Kejati NTB dan Temuan Awal
Pada akhir tahun 2024, Kejati NTB telah menginstruksikan tim pidana khusus untuk menyelidiki indikasi korupsi dalam pengelolaan DAK Dikbud NTB senilai Rp42 miliar. Tim telah mulai mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan penyimpangan. Kepala Kejati NTB mengakui baru mengetahui adanya laporan masyarakat terkait kasus ini setelah menjabat sejak 21 Mei 2024.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Elly Rahmawati, pada 1 Agustus 2024, menyampaikan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Fokus penyelidikan diarahkan pada indikasi pidana dalam pengadaan alat peraga dan proyek pembangunan. Beberapa SMK dilaporkan belum menerima hibah peralatan meskipun Surat Perintah Membayar (SPM) telah diterbitkan pada 1 Desember 2023. Selain itu, dari 24 SMK yang mendapatkan proyek pembangunan ruang praktik siswa (RPS), hanya dua yang telah mencapai tahap serah terima (PHO) hingga 31 Desember 2023.
Detail Proyek dan Temuan Penyimpangan
Berdasarkan penelusuran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB, DAK tahun 2023 digunakan untuk lelang perencanaan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan pagu anggaran Rp8,64 miliar. PT Vertexindo Konsultan memenangkan lelang perencanaan dengan penawaran Rp180 juta, sementara CV Mahkota Indah memenangkan lelang pembangunan dengan penawaran Rp8,05 miliar. Kedua perusahaan beralamat di Ampenan, Kota Mataram.
Kasus ini berbeda dengan kasus pungutan liar (pungli) yang ditangani Polresta Mataram. Kasus pungli tersebut melibatkan Ahmad Muslim, Kepala Bidang SMK Dinas Dikbud NTB, yang tertangkap tangan pada medio Desember 2024. Pungli tersebut berkaitan dengan DAK untuk pengadaan barang dan jasa di salah satu SMK di Kota Mataram tahun 2024. Berkas perkara kasus pungli ini kini tengah dipersiapkan Polresta Mataram untuk dilimpahkan ke jaksa peneliti.
Kesimpulan
Saat ini, Kejati NTB masih menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi DAK Dikbud NTB tahun 2023. Penyelidikan Kejati sendiri fokus pada dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat peraga dan proyek pembangunan di sejumlah SMK, serta proyek pembangunan USB SLBN 3 Mataram. Sementara itu, kasus pungli yang melibatkan pejabat Dikbud NTB ditangani terpisah oleh Polresta Mataram dan sedang dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan.
