Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap
Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap

Kejari Aceh Timur mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan di sebuah PKBM, dengan indikasi pemalsuan data dan penyalahgunaan dana sejak 2023 hingga 2025.

Kejaksaan Negeri Ambon Usut Dugaan Korupsi Dana BOS MTsN: Total Anggaran Rp3,3 Miliar Diperiksa
Kejaksaan Negeri Ambon Usut Dugaan Korupsi Dana BOS MTsN: Total Anggaran Rp3,3 Miliar Diperiksa

Kejaksaan Negeri Ambon mengusut dugaan korupsi dana BOS MTsN Ambon tahun anggaran 2023-2024 senilai Rp3,3 miliar, dengan temuan penyelewengan dan dugaan penggelembungan anggaran.

Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan

Kejaksaan Negeri Lombok Timur resmi melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan TIK senilai Rp32 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yang diduga melanggar aturan pengadaan barang dan mengarah pada penyedia tert

Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

Kejati Geledah Dindik Jatim, Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK Rp65 Miliar
Kejati Geledah Dindik Jatim, Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah SMK Rp65 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Dinas Pendidikan Jatim terkait dugaan korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk SMK swasta tahun 2017 senilai Rp65 miliar, dengan dugaan mark-up harga dan barang tidak sesuai kebutuhan.

Kejari Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kominfo, Kerugian Negara Capai Rp500 Miliar
Kejari Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kominfo, Kerugian Negara Capai Rp500 Miliar

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) dengan kerugian negara mencapai Rp500 miliar.

Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud
Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud

Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023 senilai Rp42 miliar yang meliputi pengadaan alat peraga, pembangunan ruang praktik siswa SMK, dan pembangunan unit sekolah baru.

Desakan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan ChemBook di Lombok Timur
Desakan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan ChemBook di Lombok Timur

Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) dan PMII Lombok Timur mendesak Kejari Lombok Timur untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan ChemBook di Dinas Dikbud Lombok Timur tahun 2021-2022, yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

KPK Sita Deposito Rp6,4 Miliar Terkait Korupsi PT INTI
KPK Sita Deposito Rp6,4 Miliar Terkait Korupsi PT INTI

KPK menyita deposito Rp6,4 miliar dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop di PT INTI tahun 2017-2018, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp120 miliar.

Kejati NTT Geledah Kantor BP2JK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Sekolah
Kejati NTT Geledah Kantor BP2JK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Sekolah

Kejaksaan Tinggi NTT menggeledah kantor BP2JK dan beberapa lokasi lain terkait dugaan korupsi proyek rehabilitasi sekolah tahun 2021 di Kupang, NTT, setelah sejumlah sekolah yang baru direnovasi mengalami kerusakan.

Kejari Ponorogo Periksa 24 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SMK
Kejari Ponorogo Periksa 24 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS SMK

Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 24 saksi terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 2019-2024, dengan barang bukti berupa kendaraan bermotor dan potensi kerugian negara miliaran rupiah.