Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Tiga ASN Pemkab Kepahiang Tersangka Korupsi Dana DPRD Rp12 Miliar
Tiga ASN Pemkab Kepahiang Tersangka Korupsi Dana DPRD Rp12 Miliar

Kejari Kepahiang menetapkan tiga ASN sebagai tersangka korupsi dana DPRD tahun anggaran 2021-2023 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp12 miliar.

Dua Pegawai BUMN Tersangka Korupsi Pembangunan Tol Terpeka, Negara Rugi Rp66 Miliar
Dua Pegawai BUMN Tersangka Korupsi Pembangunan Tol Terpeka, Negara Rugi Rp66 Miliar

Kejati Lampung menetapkan dua pegawai BUMN sebagai tersangka korupsi pembangunan Tol Terpeka tahun 2017-2019, dengan kerugian negara mencapai Rp66 miliar akibat pertanggungjawaban keuangan fiktif.

Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

Kejati Aceh Tetapkan Dua Tersangka Korupsi BGP Rp76,4 Miliar
Kejati Aceh Tetapkan Dua Tersangka Korupsi BGP Rp76,4 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan dua tersangka korupsi pengelolaan keuangan Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh senilai Rp76,4 miliar, dengan dugaan penggelembungan anggaran dan perjalanan dinas fiktif.

Dua Tersangka Baru Ditahan dalam Kasus Korupsi Pasar Atas Bukittinggi
Dua Tersangka Baru Ditahan dalam Kasus Korupsi Pasar Atas Bukittinggi

Kejari Bukittinggi menahan dua tersangka baru, I (swasta) dan J (ASN), terkait korupsi pengelolaan Pasar Atas yang merugikan negara Rp811 juta, menambah jumlah tersangka menjadi sembilan orang.

Polda Jambi Ungkap Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Rp652,6 Juta
Polda Jambi Ungkap Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Rp652,6 Juta

Polda Jambi mengungkap dugaan korupsi perjalanan dinas dan pengadaan rumah tangga oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019—2024, dengan kerugian negara mencapai Rp652,6 juta.

Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara
Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Lombok Utara

Kejaksaan Tinggi NTB menyelidiki laporan dugaan korupsi SPPD fiktif sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang sebelumnya juga pernah diselidiki Kejari Mataram.

Kejari Kaur Sita 60 Bundel Dokumen Kasus Korupsi Perjalanan Dinas
Kejari Kaur Sita 60 Bundel Dokumen Kasus Korupsi Perjalanan Dinas

Kejaksaan Negeri Kaur menyita 60 bundel dokumen dan laptop dari Sekretariat DPRD Kaur terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2023 senilai Rp11 miliar dari total anggaran Rp16 miliar.

30 Pegawai DPRD Riau Kembalikan Rp2,17 Miliar dari Kasus SPPD Fiktif
30 Pegawai DPRD Riau Kembalikan Rp2,17 Miliar dari Kasus SPPD Fiktif

30 pegawai Sekretariat DPRD Riau telah mengembalikan uang Rp2,17 miliar yang berasal dari penyalahgunaan SPPD fiktif, sementara penyidik Polda Riau masih memburu aliran dana lainnya.

Polda Riau Periksa Ratusan Pegawai DPRD Terkait SPPD Fiktif
Polda Riau Periksa Ratusan Pegawai DPRD Terkait SPPD Fiktif

Polda Riau telah memeriksa ratusan ASN, tenaga ahli, dan honorer di Sekretariat Dewan DPRD Riau terkait dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2020-2021, dengan total uang yang telah disita mencapai Rp7,1 miliar.