Kejari Kaur Sita 60 Bundel Dokumen Kasus Korupsi Perjalanan Dinas

Kejaksaan Negeri Kaur menyita 60 bundel dokumen dan laptop dari Sekretariat DPRD Kaur terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun 2023 senilai Rp11 miliar dari total anggaran Rp16 miliar.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur menggeledah Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu pada 24 Januari 2024. Penggeledahan tersebut membuahkan hasil berupa penyitaan sekitar 60 bundel dokumen dan sebuah laptop terkait dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2023.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Dokumen yang disita meliputi perjalanan dinas tahun 2023. Selain dokumen, tim juga mengamankan sebuah laptop. Semua barang bukti akan diperiksa dan saksi-saksi terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Penggeledahan dilakukan di seluruh ruangan Sekretariat DPRD, termasuk ruang keuangan, humas, umum, dan staf umum. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejari Kaur dalam mengusut tuntas kasus ini.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2024. LHP tersebut menemukan indikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif senilai Rp11 miliar dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp16 miliar.

Menurut Bobby, kerugian negara tersebut disebabkan oleh perjalanan dinas fiktif. Modusnya, nama staf dan honorer dipinjam untuk perjalanan dinas yang tidak mereka lakukan. Banyak staf dan honorer mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang tercantum dalam SPJ.

Kerugian negara sebesar Rp11 miliar dibebankan kepada para pejabat, mantan anggota DPRD Kaur, staf, dan honorer, berdasarkan LHP BPK RI 2024. Kejari Kaur akan terus menyelidiki kasus ini dan memproses hukum para pihak yang bertanggung jawab.

Proses hukum selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan dokumen dan keterangan saksi. Kejari Kaur berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup signifikan dan melibatkan banyak pihak di lingkungan DPRD Kaur.