Polda Jambi Ungkap Korupsi Perjalanan Dinas Anggota DPRD: Kerugian Negara Capai Rp652,6 Juta
Polda Jambi mengungkap dugaan korupsi perjalanan dinas dan pengadaan rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019—2024, dengan kerugian negara mencapai Rp652,6 juta.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Jambi. Kasus ini melibatkan perjalanan dinas dan pengadaan kebutuhan rumah tangga, dengan kerugian negara yang signifikan. Dugaan korupsi ini terjadi pada periode Januari hingga September 2024, melibatkan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi periode 2019—2024.
Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik, menyatakan bahwa kasus tersebut telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Meskipun penyidikan telah dimulai, belum ada tersangka yang ditetapkan. Dugaan korupsi ini meliputi beberapa perjalanan dinas yang dilakukan oleh staf dan tenaga ahli, tanpa kehadiran Wakil Ketua DPRD seperti yang seharusnya.
Modus operandi yang digunakan cukup rumit. Beberapa perjalanan dinas yang seharusnya diikuti Wakil Ketua DPRD, justru hanya diikuti staf dan tenaga ahli. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas pun diduga menggunakan dokumen fiktif. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD Provinsi Jambi 2024, dengan besaran yang bervariasi tergantung tujuan dan jumlah peserta perjalanan dinas.
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas dan Pengadaan Rumah Tangga
Selain perjalanan dinas, investigasi juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan makan dan minum rumah dinas periode Januari—Maret 2024. SPJ makan minum diduga direkayasa dengan bukti pendukung fiktif, seperti foto-foto yang diambil dari mesin pencari Google. Penyedia kebutuhan makan minum rumah dinas juga diduga menerima fee sebesar 3 persen dari setiap transaksi melalui MbizMarket.
Lebih lanjut, anggaran untuk pengadaan makan minum berasal dari APBD Provinsi Jambi dan pencairannya dilakukan secara tunai. Sistem ini mempermudah terjadinya penyimpangan dan manipulasi data. Hal ini menunjukkan adanya dugaan kuat rekayasa dalam proses pengadaan tersebut.
Tidak hanya itu, investigasi juga menemukan kejanggalan dalam kegiatan reses Februari 2024 di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Perlengkapan kegiatan seperti tenda, sound system, dan konsumsi yang seharusnya dibiayai dari anggaran reses, justru disediakan oleh desa setempat. Untuk melengkapi SPJ, beberapa kepala desa diminta menandatangani kuitansi kosong.
Temuan Audit dan Sanksi Hukum
Hasil audit mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran dari ketiga kegiatan belanja tersebut, yaitu perjalanan dinas, pengadaan makan minum rumah dinas, dan kegiatan reses. Total kelebihan pembayaran mencapai Rp652,6 juta. Besarnya kerugian negara ini menunjukkan skala besarnya dugaan korupsi yang terjadi.
Tindakan ini melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya cukup berat, yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Kasus ini menjadi perhatian publik dan penegak hukum, mengingat besarnya kerugian negara dan jabatan terduga pelaku.
Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan menjerat pihak-pihak yang terlibat. Polda Jambi berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
