Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara

Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

konten ai
Kejati NTB Usut Dugaan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Lombok Utara
Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. (©© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) saat ini tengah fokus menangani laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Lombok Utara. Laporan ini diterima dari masyarakat dan mencakup periode jabatan 2019-2024.

Asisten Intelijen Kejati NTB, Ely Rahmawati, membenarkan adanya laporan tersebut. Ely menjelaskan bahwa informasi mengenai dugaan penyelewengan dana pokir ini diterima pada Kamis (30/1) lalu, setelah adanya pertemuan dengan pelapor. Kejati NTB akan menelaah lebih lanjut seluruh dokumen terkait.

Dugaan penyelewengan ini meliputi beberapa poin penting. Salah satunya adalah penyaluran bantuan beras kepada masyarakat miskin yang diduga tidak tepat sasaran. Pelapor menemukan indikasi bahwa penyaluran bantuan tidak mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru. Informasi ini didapat dari Dinas Sosial yang tidak dilibatkan dalam proses penyaluran.

Ely Rahmawati menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran dan sesuai dengan DTKS. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian data, misalnya penerima bantuan sudah meninggal namun masih terdaftar, perlu dipertanyakan.

Selain bantuan beras, dugaan penyelewengan dana pokir juga mencakup pengadaan barang dan jasa yang mencurigakan. Beberapa contohnya adalah pengadaan peralatan salon, bantuan untuk kelompok sadar wisata, bantuan sarana hotel di Gili Trawangan, pembangunan yayasan, pembangunan lapangan tenis, serta peralatan bengkel dan cuci kendaraan.

Pelapor menduga adanya aliran dana pokir kepada usaha milik beberapa anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024. Kejati NTB akan menyelidiki lebih dalam dugaan tersebut untuk memastikan kebenarannya dan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Kejati NTB akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan ini. Proses penyelidikan akan meliputi pemeriksaan dokumen dan kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan dana pokir sesuai dengan aturan dan peruntukannya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Didik Kusbiantoro
Editor Didik Kusbiantoro
D
Reporter
  • Didik Kusbiantoro
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kejari Mataram Ungkap Modus Korupsi Bansos Dana Pokir DPRD Senilai Rp6 Miliar
Kejari Mataram Ungkap Modus Korupsi Bansos Dana Pokir DPRD Senilai Rp6 Miliar

Kejari Mataram mengungkap modus korupsi bansos dana pokir DPRD senilai Rp6 miliar, meliputi kelompok fiktif, pemotongan dana, dan penyaluran tak sesuai aturan.

#planetantara
Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap
Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap

Kejari Aceh Timur mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan di sebuah PKBM, dengan indikasi pemalsuan data dan penyalahgunaan dana sejak 2023 hingga 2025.

#planetantara
Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah
Mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Diperiksa KPK Terkait Kasus Dana Hibah

KPK memeriksa mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2021-2022.

#planetantara
Kejati NTB Selesaikan Pemeriksaan Saksi Kasus Lahan Eks GTI Gili Trawangan: Tersangka Segera Ditetapkan?
Kejati NTB Selesaikan Pemeriksaan Saksi Kasus Lahan Eks GTI Gili Trawangan: Tersangka Segera Ditetapkan?

Kejaksaan Tinggi NTB telah menyelesaikan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi lahan eks GTI Gili Trawangan seluas 65 hektare dan segera menetapkan tersangka setelah audit kerugian negara rampung.

#planetantara
Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar
Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar

Kejaksaan Agung mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah PKK Dompu senilai Rp2 miliar yang ditangani Kejari Dompu, dengan laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif dan tidak transparan.

#planetantara
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan
Kasus Korupsi Proyek Rp32 Miliar Dikbud Lombok Timur Masuk Penyidikan

Kejaksaan Negeri Lombok Timur resmi melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan TIK senilai Rp32 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, yang diduga melanggar aturan pengadaan barang dan mengarah pada penyedia tert

#planetantara
Kejari Lombok Tengah Perkuat Bukti Korupsi Pajak Penerangan Jalan, Ahli Pidana Diperiksa
Kejari Lombok Tengah Perkuat Bukti Korupsi Pajak Penerangan Jalan, Ahli Pidana Diperiksa

Kejari Lombok Tengah memanggil ahli hukum pidana untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi pajak penerangan jalan (PPJ) periode 2019-2023 di Lombok Tengah, NTB, setelah memeriksa 35 saksi dari berbagai instansi.

#planetantara
Kejari Mataram Lengkapi Petunjuk BPKP Terkait Korupsi Bansos Rp6 Miliar
Kejari Mataram Lengkapi Petunjuk BPKP Terkait Korupsi Bansos Rp6 Miliar

Kejaksaan Negeri Mataram tengah melengkapi petunjuk dari BPKP NTB untuk menentukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi bansos Rp6 miliar dari dana pokir DPRD Mataram tahun 2022.

#planetantara
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

#planetantara
Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan
Kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan Lombok Tengah Masih dalam Tahap Penyidikan

Kejari Lombok Tengah menyatakan penanganan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) masih dalam tahap penyidikan, dengan rentang waktu penyelidikan yang cukup panjang, yaitu periode 2019-2023.

#planetantara
Kejati NTB Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Air Bersih Gili Trawangan
Kejati NTB Periksa Pejabat Terkait Dugaan Korupsi Air Bersih Gili Trawangan

Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa pejabat Kesbangpol NTB terkait dugaan korupsi dalam kerjasama penyediaan air bersih di Gili Trawangan, yang sebelumnya juga sempat diselidiki Polda NTB.

#planetantara
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023
Kejari Dompu Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi Dana PKK 2022-2023

Kejaksaan Negeri Dompu telah memeriksa 20 saksi terkait dugaan korupsi dana PKK tahun 2022-2023, termasuk istri Bupati Dompu, berdasarkan laporan masyarakat yang menuding adanya penyelewengan anggaran senilai Rp2 miliar.

Sumber Antara