Korupsi Dana Satpol PP Rejang Lebong, Kerugian Negara Diduga Capai Rp500 Juta!
Korupsi Dana Satpol PP Rejang Lebong, Kerugian Negara Diduga Capai Rp500 Juta!

Kejari Rejang Lebong mengungkap kasus korupsi di Satpol PP, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp500 juta akibat pemotongan honor TKS.

Kejari Mataram Ungkap Modus Korupsi Bansos Dana Pokir DPRD Senilai Rp6 Miliar
Kejari Mataram Ungkap Modus Korupsi Bansos Dana Pokir DPRD Senilai Rp6 Miliar

Kejari Mataram mengungkap modus korupsi bansos dana pokir DPRD senilai Rp6 miliar, meliputi kelompok fiktif, pemotongan dana, dan penyaluran tak sesuai aturan.

Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap
Kejari Aceh Timur Usut Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM: Pemalsuan Data Terungkap

Kejari Aceh Timur mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan di sebuah PKBM, dengan indikasi pemalsuan data dan penyalahgunaan dana sejak 2023 hingga 2025.

Dugaan Penyelewengan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar, Kementerian PKP Serahkan Kasus ke Kejaksaan
Dugaan Penyelewengan Dana BSPS Sumenep Rp109,8 Miliar, Kementerian PKP Serahkan Kasus ke Kejaksaan

Kementerian PKP menemukan indikasi penyimpangan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep senilai Rp109,8 miliar dan menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumenep.

Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar
Kejagung Awasi Kasus Korupsi Dana PKK Dompu Rp2 Miliar

Kejaksaan Agung mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah PKK Dompu senilai Rp2 miliar yang ditangani Kejari Dompu, dengan laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif dan tidak transparan.

Kejari Pasaman Resmi Naikkan Kasus Korupsi Dana Bencana Gempa 2022 ke Penyidikan
Kejari Pasaman Resmi Naikkan Kasus Korupsi Dana Bencana Gempa 2022 ke Penyidikan

Kejaksaan Negeri Pasaman resmi meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana donasi gempa Pasaman 2022 ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti awal yang cukup, dengan tujuh jaksa ditugaskan mengusut tuntas kasus tersebut.

Korupsi Bansos SBB 2020: Kejari Tetapkan Dua Tersangka, Negara Rugi Rp5,5 Miliar
Korupsi Bansos SBB 2020: Kejari Tetapkan Dua Tersangka, Negara Rugi Rp5,5 Miliar

Kejari Seram Bagian Barat (SBB) Maluku menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi dana bansos tahun 2020 yang merugikan negara hingga Rp5,5 miliar.

KPK Ungkap 21 Tersangka Potong Dana Hibah Pokmas Jatim hingga 20 Persen
KPK Ungkap 21 Tersangka Potong Dana Hibah Pokmas Jatim hingga 20 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pokmas di Jawa Timur, dengan total potongan dana mencapai 20 persen.

Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram
Kejati NTB Serahkan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Lombok Utara ke Kejari Mataram

Kejaksaan Tinggi NTB menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Lombok Utara, termasuk SPPD fiktif dan penyelewengan dana pokir, kepada Kejari Mataram yang kini tengah melakukan penyelidikan.

Kejari Bireuen Naikkan Kasus Korupsi BOKB ke Tahap Penyidikan
Kejari Bireuen Naikkan Kasus Korupsi BOKB ke Tahap Penyidikan

Kejaksaan Negeri Bireuen resmi meningkatkan pengusutan dugaan korupsi dana BOKB di DPMGPKB Kabupaten Bireuen senilai Rp1,15 miliar ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti pelanggaran hukum.

Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud
Kejati NTB Tunggu Hasil Penyelidikan Polresta Mataram Terkait Korupsi DAK Dikbud

Kejaksaan Tinggi NTB menunggu hasil penyelidikan Polresta Mataram terkait dugaan korupsi pengelolaan DAK Dikbud NTB tahun 2023 senilai Rp42 miliar yang meliputi pengadaan alat peraga, pembangunan ruang praktik siswa SMK, dan pembangunan unit sekolah baru.

Kejari Maros Usut Dugaan Korupsi di Diskominfo: Miliaran Rupiah Terancam
Kejari Maros Usut Dugaan Korupsi di Diskominfo: Miliaran Rupiah Terancam

Kejari Maros tengah mengusut dugaan korupsi di Dinas Kominfo Kabupaten Maros dengan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah, mendapat dukungan penuh dari LBH SPK dan tengah menunggu hasil audit BPKP.