Pemkab Lombok Utara meluncurkan program Posyandu Stunting dan Desa Cinta Statistik untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas data statistik di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar sosialisasi klaster logistik penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi 11 jenis ancaman bencana di wilayah tersebut.

Pemkab Lombok Utara gencar mempersiapkan diri untuk meraih predikat madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan program ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengikuti penilaian eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI dengan target nol kasus malaria di tahun 2030 dan komitmen penuh untuk pemberantasan penyakit tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Jambore PAUD 2025 yang diikuti ratusan peserta.

Bupati Lombok Utara meninjau rumah singgah pasien di Denpasar, Bali, untuk memastikan warga Lombok Utara yang berobat di RS Sanglah mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang layak.

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah penyelesaian administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akte kematian, perceraian, dan isbat nikah.

Pemkab Lombok Utara bersama Kemenparekraf mengajak warga menjaga kebersihan Gili Air, Meno, dan Trawangan demi keberlanjutan pariwisata dan peningkatan ekonomi.

Bupati Lombok Utara meluncurkan program Jumat Bedah Rumah (Jubah) untuk membantu masyarakat kurang mampu yang masih terdampak gempa 2018 mendapatkan tempat tinggal layak, kolaborasi Pemda dan Perumda Amerta Dayan Gunung.

BPKP RI menemukan kerugian negara sebesar Rp18,48 miliar dari proyek Shelter Tsunami Lombok Utara akibat berbagai kegagalan, termasuk ketidakmampuan bangunan menahan gempa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk meningkatkan keamanan siber daerah, menangkal serangan siber, dan maraknya judi online yang merugikan penduduk setempat.

Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.