Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala, dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Jaksa KPK karena korupsi yang merugikan negara Rp18,46 miliar.

Bupati Lombok Utara melantik pengurus Dewan Kebudayaan Daerah periode 2025-2030 untuk melestarikan budaya lokal yang terancam perkembangan teknologi.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menyelesaikan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi lahan eks GTI Gili Trawangan seluas 65 hektare dan segera menetapkan tersangka setelah audit kerugian negara rampung.

Pemkab Lombok Utara meluncurkan program Posyandu Stunting dan Desa Cinta Statistik untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas data statistik di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar sosialisasi klaster logistik penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi 11 jenis ancaman bencana di wilayah tersebut.

Pemkab Lombok Utara gencar mempersiapkan diri untuk meraih predikat madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan program ramah anak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengikuti penilaian eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI dengan target nol kasus malaria di tahun 2030 dan komitmen penuh untuk pemberantasan penyakit tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui Jambore PAUD 2025 yang diikuti ratusan peserta.

Bupati Lombok Utara meninjau rumah singgah pasien di Denpasar, Bali, untuk memastikan warga Lombok Utara yang berobat di RS Sanglah mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang layak.

Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah penyelesaian administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akte kematian, perceraian, dan isbat nikah.

Masyarakat Gili Meno, Lombok Utara, menolak perusahaan air bersih karena merusak lingkungan dan meminta pemerintah segera sambungkan pipa air bersih dari Gili Air untuk mengatasi krisis air yang telah berlangsung hampir setahun.

Sidang korupsi pembangunan Shelter Tsunami NTB mengungkap peran makelar proyek yang menggunakan PT Qorina Konsultan Indonesia untuk memenangkan lelang senilai Rp1,55 miliar.

KPK meminta izin hakim untuk menghadirkan saksi-saksi kasus korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Lombok Utara secara daring demi efisiensi anggaran, namun pengacara terdakwa meminta saksi kunci dihadirkan langsung.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk meningkatkan keamanan siber daerah, menangkal serangan siber, dan maraknya judi online yang merugikan penduduk setempat.

Kejati NTB tengah menyelidiki laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (pokir) sejumlah anggota DPRD Lombok Utara periode 2019-2024, yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.