Lombok Utara Bertekad Raih Status Madya Kabupaten Layak Anak 2025
Pemkab Lombok Utara gencar mempersiapkan diri untuk meraih predikat madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan program ramah anak.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berupaya keras untuk meningkatkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi madya pada tahun 2025. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi gugus tugas KLA pada Rabu lalu, menekankan pentingnya fokus dan keseriusan dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.
Upaya peningkatan status KLA ini didorong oleh potensi peningkatan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Kusmalahadi menjelaskan bahwa terbatasnya anggaran selama ini disebabkan status KLA Lombok Utara yang masih pratama. Dengan peningkatan status, diharapkan akses terhadap DAK akan meningkat dan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga berharap agar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi ini dapat mendukung pencapaian target tersebut, khususnya dalam hal pelayanan publik yang ramah anak. Ia juga menyoroti peran penting Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikbudpora) dalam mendukung program KLA, terutama melalui program sekolah ramah anak yang selaras dengan program "Saber DO" yang dicanangkan Bupati.
Meningkatkan Kualitas Sekolah dan Perumahan Ramah Anak
Salah satu fokus utama peningkatan status KLA adalah peningkatan jumlah sekolah ramah anak. Wakil Bupati mengungkapkan bahwa persentase TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak masih perlu ditingkatkan secara signifikan. "Ini adalah salah satu poin penting dalam menambah nilai KLA," tegas Kusmalahadi.
Selain sekolah, perumahan ramah anak juga menjadi perhatian penting. Banyak indikator lain yang perlu dipenuhi untuk mencapai predikat madya. Pemkab Lombok Utara menyadari perlunya upaya komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek yang dinilai, termasuk infrastruktur dan layanan publik yang ramah anak. Upaya ini membutuhkan kerja sama antar instansi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak.
Evaluasi Kinerja dan Penguatan Komitmen OPD
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Fathurrahman, menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan capaian program pemerintah daerah dalam perlindungan anak. Rapat ini melibatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil kebijakan kunci.
Fathurrahman menekankan pentingnya peran OPD dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Tujuan utama rakor adalah untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat komitmen OPD dalam proses penilaian KLA. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Rakor ini menjadi langkah strategis dalam upaya Lombok Utara untuk mewujudkan visi Kabupaten Layak Anak. Komitmen dan kerja keras seluruh pihak sangat diperlukan untuk mencapai predikat madya KLA pada tahun 2025.
Melalui peningkatan kualitas layanan publik dan program-program yang ramah anak, diharapkan Lombok Utara dapat memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak di daerah tersebut. Suksesnya program ini akan berdampak positif pada masa depan generasi penerus bangsa.
