Legislator Dorong Pemerataan Dapur Makan Bergizi Gratis di NTB
Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, mendorong pemerataan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan gizi anak.

Mataram, 02 Maret 2025 (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Ari, mendesak pemerintah untuk pemerataan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah provinsi tersebut. Hal ini disampaikannya di Mataram, Minggu lalu, dengan harapan program ini dapat menjangkau seluruh siswa dan meningkatkan perekonomian lokal.
Menurut Sitti Ari, pemerataan dapur MBG bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap dapur umum memenuhi standar kualitas dan mampu menyediakan makanan bergizi bagi para siswa. "Kami mendorong kualitas dapur MBG ke depan diutamakan dan merata," ujarnya.
Apresiasi disampaikan Sitti Ari terhadap program MBG yang telah berjalan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ia menilai porsi dan kualitas makanan yang diberikan terbilang baik dan berharap hal serupa dapat dirasakan oleh seluruh siswa di NTB. Pemberian makanan bergizi yang merata dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
Pemerataan Dapur MBG di NTB: Tantangan dan Solusi
Sitti Ari mengakui bahwa saat ini, keberadaan dapur umum MBG masih terpusat di Pulau Lombok. Dari 37 dapur umum yang telah beroperasi, hanya sebagian kecil yang berada di Pulau Sumbawa, tepatnya di Bima dan Sumbawa. Padahal, idealnya, dengan jumlah kecamatan di NTB mencapai 117, maka jumlah dapur umum yang dibutuhkan juga seharusnya mendekati angka tersebut untuk menjamin pendistribusian makanan yang optimal ke seluruh sekolah.
Anggota Komisi V DPRD NTB ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak untuk keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di NTB. Pemerataan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan, dan ketersediaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan distribusi dapur MBG.
Lebih lanjut, Sitti Ari menyoroti potensi peningkatan ekonomi lokal melalui program MBG. Pembangunan dapur umum di berbagai daerah dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Penggunaan bahan baku lokal juga dapat mendukung para petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi dapur umum.
Langkah Konkret untuk Pemerataan MBG
Pemerintah Provinsi NTB telah melaporkan dalam rapat koordinasi Forkopimda pada 12 Februari 2025 bahwa terdapat 37 dapur umum penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis, dengan 17 dapur menyatakan kesiapan operasional. Namun, data ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa di NTB. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pembangunan dapur umum MBG di daerah-daerah yang masih kekurangan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan kebutuhan dapur umum di setiap kecamatan, pengalokasian anggaran yang memadai, kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga filantropi, dan peningkatan kapasitas pengelola dapur umum. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan merata di seluruh NTB.
Sitti Ari berharap, dengan pemerataan program MBG, anak-anak di NTB dapat tumbuh kembang secara optimal dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan asupan gizi yang baik. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia NTB di masa depan.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi juga menjadi program yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB secara keseluruhan.