Industri Pariwisata NTB Diminta Lepas Ketergantungan pada Belanja Pemerintah

DPRD NTB mendorong pelaku pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah dan lebih kreatif dalam strategi pemasaran guna menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Mataram, 28 April 2024 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau pelaku industri pariwisata, khususnya perhotelan, untuk mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah. Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman, di Mataram pada Senin lalu.

Menurut Ikroman, selama ini industri perhotelan di NTB terlalu bergantung pada kegiatan pemerintah, seperti Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE). Akibatnya, ketika pemerintah mengurangi belanja, dampaknya langsung terasa pada sektor perhotelan. Ia menekankan, "Jika belanja pemerintah murni menjadi tulang punggung usaha hotel, berarti ada sesuatu yang keliru dalam penyelenggaraan industri hotel kita. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk melakukan penyesuaian, menjadi lebih kreatif dalam pemasaran dan strategi bisnis lainnya."

Ikroman menjelaskan bahwa kegiatan MICE seharusnya hanya menjadi salah satu komponen, bukan satu-satunya sumber pendapatan utama bagi industri perhotelan. Dengan demikian, industri perhotelan dapat tetap bertahan meskipun terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Ia menambahkan pentingnya menciptakan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Langkah Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Lebih lanjut, Ikroman menyarankan agar industri perhotelan di NTB lebih kreatif dalam menjalankan bisnisnya. Ia mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan strategi pemasaran yang menarik, termasuk menawarkan paket-paket promosi dan layanan makanan dan minuman (F&B) yang menarik bagi wisatawan, bahkan bagi mereka yang tidak menginap di hotel tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga pendapatan dan mempertahankan karyawan.

Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang yang sistematis. "Tak boleh kebijakan pemerintah itu bentuknya 'charity' kepedulian, seperti ketika dia bermasalah harus dibantu dengan belanja. Namun harus berupa program yang lebih sistemik dan lebih berjangka panjang, sebab jangan sampai setelah berhenti belanja, malah kolaps lagi," tegas Ikroman.

Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB ini juga mengimbau agar pelaku usaha perhotelan tidak terburu-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Ia menyarankan agar industri perhotelan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi dan program yang dapat membantu meningkatkan jumlah wisatawan, seperti misalnya menambah frekuensi penerbangan.

Pentingnya Diversifikasi Pendapatan

DPRD NTB menekankan pentingnya diversifikasi pendapatan bagi industri perhotelan di NTB. Ketergantungan yang tinggi pada belanja pemerintah membuat sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan bisnis perhotelan di NTB.

Pemerintah daerah, melalui berbagai program, diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi pendapatan ini, bukan hanya dengan memberikan bantuan langsung, tetapi juga dengan menciptakan program-program jangka panjang yang berkelanjutan dan sistematis. Hal ini akan membantu industri perhotelan di NTB untuk lebih mandiri dan tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

Kesimpulannya, DPRD NTB mendorong industri pariwisata NTB untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan cara meningkatkan kreativitas dan diversifikasi pendapatan. Langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan industri pariwisata NTB di masa mendatang.