MRPB Kawal Aspirasi Empat DOB di Papua Barat: Harapan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berkomitmen mengawal pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua Barat, yaitu Kabupaten Moskona, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Kokas, dan Kota Manokwari, demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyar
Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) teguh dalam komitmennya mengawal aspirasi masyarakat Papua Barat terkait pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB). Keempat DOB tersebut meliputi Kabupaten Moskona, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Kokas, dan Kota Manokwari. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Proses pengawalan ini melibatkan tim khusus yang dibentuk oleh MRPB.
Aspirasi pembentukan DOB ini telah lama disuarakan, bahkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Papua Barat (alm) Octovianus Atururi. Kini, harapan tersebut kembali diutarakan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani untuk ditindaklanjuti pada periode kepemimpinan mereka. MRPB berencana untuk berkoordinasi langsung dengan Komisi II DPR RI di Jakarta guna membahas lebih lanjut usulan pembentukan DOB ini.
Meskipun rancangan undang-undang (RUU) untuk pembentukan empat DOB tersebut telah disusun, realisasinya terhambat oleh moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak MRPB terkait perbedaan perlakuan antara pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. MRPB menekankan kekhususan wilayah Papua yang perlu dipertimbangkan pemerintah pusat dalam konteks pemerataan pembangunan.
Perjuangan Panjang Menuju DOB Papua Barat
Eduard Orocomna, Anggota Kelompok Kerja Adat MRPB, mengungkapkan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengawal proses pembentukan empat DOB tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi pemekaran wilayah ini telah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu. Harapannya, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode kedua dapat merealisasikan aspirasi masyarakat ini.
MRPB akan berperan aktif dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Barat. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi percepatan proses pembentukan DOB. Komitmen MRPB dalam mengawal aspirasi ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Keempat DOB yang diusulkan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah masing-masing. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.
Moratorium dan Kekhususan Papua
Salah satu tantangan utama dalam proses pembentukan DOB adalah moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. Eduard Orocomna mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat beberapa provinsi lain telah berhasil dimekarkan. Ia menekankan bahwa tanah Papua memiliki kekhususan yang perlu dipertimbangkan pemerintah pusat.
MRPB berpendapat bahwa pemekaran kabupaten dan kota sangat penting untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan dan memastikan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana secara efektif. Dengan demikian, pembangunan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran.
Selain empat DOB yang diprioritaskan, MRPB juga telah menerima usulan pembentukan dua DOB lainnya, yaitu Kabupaten Sebyar dan Kabupaten Babo. Namun, MRPB meminta pemerintah provinsi untuk memprioritaskan empat DOB yang telah diusulkan sebelumnya.
Harapan Pemerataan Pembangunan di Papua
Pembentukan DOB diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua Barat. Dengan adanya DOB, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. MRPB berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kekhususan Papua dan segera merealisasikan pembentukan empat DOB tersebut.
Proses pembentukan DOB ini merupakan perjuangan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk MRPB, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Komitmen dan kerja sama semua pihak sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembentukan DOB dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh MRPB menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat. Semoga upaya ini dapat membuahkan hasil yang positif dan membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
