Wacana Provinsi Pulau Sumbawa: Dukungan Pemprov NTB dan Harapan Pemerataan Pembangunan
Wakil Gubernur NTB menyatakan dukungan terhadap wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, berharap pemerataan pembangunan dan kemajuan bersama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Mataram, 16 Mei 2024 - Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang digaungkan oleh masyarakat setempat mendapat respons positif dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri. Aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Pulau Sumbawa, termasuk penutupan sementara Pelabuhan Poto Tano, menjadi pemicu utama perhatian terhadap aspirasi ini. Pemerintah Provinsi NTB, dengan dukungan penuh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, kini fokus menjalin komunikasi intensif dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mendorong terbukanya moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Dukungan Pemprov NTB terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa ini bukan tanpa pertimbangan. Wagub Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa Pemprov NTB menghormati perjuangan panjang masyarakat Sumbawa dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru. Meskipun demikian, Pemprov NTB tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, sebelum keputusan pemerintah pusat terkait DOB tersebut.
Sikap Pemprov NTB yang menunggu keputusan pemerintah pusat ini diiringi dengan upaya proaktif. Komunikasi intensif dengan delapan anggota DPR RI dari Dapil NTB I dan II tengah dijalin untuk memetakan peluang keberhasilan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov NTB dalam mendukung aspirasi tersebut, sekaligus memastikan prosesnya berjalan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Dukungan Penuh dan Harapan Kemajuan Bersama
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, turut memberikan pandangannya terkait wacana ini. Ia menilai wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sangat positif untuk pemerataan pembangunan di NTB. Bahkan, ia optimistis bahwa pembentukan provinsi baru ini tidak akan berdampak negatif pada pendapatan di Pulau Lombok, meskipun NTB saat ini masih bergantung pada sektor pertambangan di Pulau Sumbawa.
Gita Ariadi mengungkapkan keyakinan bahwa Pulau Sumbawa dapat berkembang pesat, sebagaimana analogi yang ia berikan, seperti Brunei Darussalam, sementara Pulau Lombok dapat fokus pada sektor jasa, seperti Singapura. Ia menekankan bahwa kemajuan di Pulau Sumbawa akan memberikan dampak positif bagi Pulau Lombok, sehingga keduanya dapat berkembang bersama-sama dan saling mendukung.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak memandang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai persaingan, melainkan sebagai langkah untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov NTB untuk membangun NTB secara merata dan berkelanjutan.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Dengan demikian, NTB secara keseluruhan akan semakin maju dan berkembang.
Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Pencabutan Moratorium
Sebelum pernyataan dukungan dari Pemprov NTB, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB telah menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pembentukan DOB. Aris Munandar, Koordinator Lapangan Satu Pemuda Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendorong Gubernur NTB berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar moratorium DOB segera dicabut.
Aksi penutupan sementara Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat juga dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Wagub Indah Dhamayanti Putri menjelaskan bahwa aksi tersebut semata-mata bertujuan agar aspirasi masyarakat didengar pemerintah pusat, bukan untuk mengganggu pelayanan publik di objek vital tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur tersebut bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari Pemprov NTB dan desakan dari masyarakat, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat segera mendapatkan titik terang dari pemerintah pusat. Proses ini menuntut komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat untuk memastikan terwujudnya pemerataan pembangunan di NTB.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, jika terwujud, akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan di NTB, menandai babak baru dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kedua pulau tersebut.
