Pelabuhan Kayangan-Poto Tano Tetap Beroperasi Normal Meski Ada Aksi PPS
Operasional Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano tetap berjalan normal meskipun ada rencana aksi unjuk rasa besar-besaran terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Mataram, 14 Mei 2024 - Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Kamis, 15 Mei 2024 di Pelabuhan Poto Tano, tidak akan mengganggu operasional Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat. Kedua pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa, melayani masyarakat yang membutuhkan jasa pelayaran di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
General Manager ASDP Pelabuhan Kayangan, Heru Wahyono, menegaskan bahwa pelabuhan merupakan objek vital yang pelayanannya harus tetap berjalan. "Ini (pelabuhan) intinya objek vital. Masalah pelayanan akan tetap dibuka," ujarnya. Meskipun demikian, ASDP tetap memantau situasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak ASDP berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov NTB, Lalu Moh Faozal. Ia memastikan operasional kedua pelabuhan tetap normal dan tidak akan terpengaruh oleh aksi unjuk rasa. "Sejauh ini nggak ada hal yang mengharuskan akses transportasi untuk ditutup. Harus tetap berjalan," tegasnya. Pemprov NTB sendiri telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan blokade di Pelabuhan Poto Tano karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah.
Operasional Pelabuhan Tetap Dijamin
ASDP telah berkoordinasi dengan Manager ASDP Poto Tano untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan. Heru Wahyono menekankan kewajiban ASDP dalam mengamankan aset negara dan menegaskan bahwa demonstrasi di objek vital dilarang. "Kalau kita mengamankan aset negara. Toh di ketentuan ada larangan melakukan demo di objek vital. Petugas kita melaksanakan (pelayanan pelayaran) seperti biasa. Untuk masalah lain domain aparat," jelasnya. Saat ini, terdapat 28 kapal yang beroperasi di jalur Kayangan-Poto Tano, terdiri dari 2 kapal milik ASDP dan 26 kapal swasta. Sebanyak 10 kapal beroperasi secara bergantian setiap harinya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak mengganggu ketertiban umum serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa usulan pembentukan PPS bukanlah hal baru, namun terkendala moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi NTB menekankan pentingnya menaati regulasi yang berlaku terkait pembentukan DOB. Aspirasi masyarakat terkait PPS tetap dihormati, namun prosesnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, operasional pelabuhan akan tetap berjalan normal, memastikan kelancaran arus transportasi dan perekonomian di wilayah tersebut.
Meskipun ada aksi unjuk rasa yang direncanakan, pemerintah daerah dan pihak ASDP berkomitmen untuk menjaga agar operasional pelabuhan tetap berjalan lancar. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran arus barang dan orang, serta menjaga stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.
Imbauan Kepada Masyarakat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa. Meskipun aspirasi untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) perlu disalurkan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, terutama operasional pelabuhan yang merupakan urat nadi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk tetap menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memiliki mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk bersabar dan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dengan adanya jaminan keamanan dan kelancaran operasional pelabuhan, diharapkan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, sekaligus memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Operasional pelabuhan yang tetap berjalan normal menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat dan menjaga roda perekonomian tetap berputar. Diharapkan aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan damai, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
