Wagub NTB Dukung Wacana Provinsi Pulau Sumbawa, Moratorium DOB Jadi Kunci

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan dukungan terhadap wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, menunggu keputusan pemerintah pusat terkait moratorium Daerah Otonom Baru.

Mataram, 16 Mei 2024 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, memberikan respons positif terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat lalu. Aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat Pulau Sumbawa yang menuntut pencabutan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi latar belakang penting dari pernyataan tersebut. Pemerintah Provinsi NTB pun kini tengah berupaya menjalin komunikasi intensif dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mendorong terwujudnya aspirasi tersebut.

Indah Dhamayanti Putri, atau yang akrab disapa Umi Dinda, menekankan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh aspirasi tersebut. "Itu kan aspirasi keluarga besar kita di Pulau Sumbawa. Apalagi dalam perjuangan yang sudah lama disuarakan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB, bersama Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, tidak menghalangi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa, namun tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Sikap Pemprov NTB saat ini adalah menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Meskipun demikian, Umi Dinda menghormati perjuangan panjang masyarakat Pulau Sumbawa. "Ya kita tidak boleh melarang, kita hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan," tegasnya. Lebih lanjut, Pemprov NTB akan aktif berkomunikasi dengan anggota DPR RI dari Dapil NTB I dan II untuk melobi dukungan di tingkat pusat. Terkait aksi penutupan Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, Umi Dinda menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk mengganggu pelayanan publik. "Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka juga sadar, bandara dan pelabuhan adalah objek vital diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat," jelasnya.

Dukungan Pemprov NTB dan Potensi Kemajuan

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, turut memberikan pandangan positif terhadap wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menilai wacana ini sangat baik untuk pemerataan pembangunan di NTB. Gita Ariadi bahkan tidak khawatir dengan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Lombok, mengingat NTB masih bergantung pada sektor pertambangan di Pulau Sumbawa. "Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang," katanya optimistis. Ia meyakini bahwa kemajuan di Pulau Sumbawa akan berdampak positif bagi Pulau Lombok, menciptakan kemajuan bersama.

Lebih lanjut, Gita Ariadi menekankan pentingnya sinergi dan kemajuan bersama antara kedua pulau. "Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kita juga bisa menikmati di Lombok. Kita tidak bertanding tapi bersanding. Kita maju bersama," tambahnya. Hal senada disampaikan oleh Wagub Indah Dhamayanti Putri yang menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan kemajuan ekonomi di kedua wilayah. Dengan dukungan dari Pemprov NTB dan upaya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, wacana ini memiliki potensi besar untuk terwujud.

Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Mahasiswa

Sebelum pernyataan dukungan dari Wagub NTB, puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa telah melakukan demonstrasi di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB. Mereka mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB dan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Aris Munandar, Koordinator Lapangan Satu Pemuda Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendorong Gubernur NTB berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencabut moratorium DOB.

Aksi demonstrasi ini menunjukkan tingginya antusiasme dan dukungan masyarakat Pulau Sumbawa terhadap pembentukan provinsi baru. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong bagi Pemprov NTB untuk mendukung penuh aspirasi tersebut dan berupaya mewujudkan harapan masyarakat Pulau Sumbawa.

Dengan adanya dukungan dari Pemprov NTB dan upaya komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat, diharapkan wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Ke depannya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat sangat krusial untuk memastikan proses pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.