Wagub NTB Jamin Pemerataan Pembangunan di 10 Kabupaten/Kota
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, tegaskan komitmen pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota, fokus pada infrastruktur dan SDM untuk Indonesia Emas 2045.
Mataram, 12 Maret 2024 (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub NTB, yang akrab disapa Umi Dinda, dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025-2030 di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu.
Dalam sambutannya, Umi Dinda menyampaikan selamat kepada pasangan Ady Mahyudi dan Irfan Zubaidy yang resmi memimpin Kabupaten Bima. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan masa jabatan lima tahun untuk pembangunan daerah. "Lima tahun bukanlah waktu yang lama, manfaatkan kesempatan ini untuk menorehkan tinta emas dalam sejarah pembangunan daerah. Kami yakin berbagai program yang telah dicanangkan akan membawa kebanggaan bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu atas pengawalan pilkada serentak, serta ucapan terima kasih kepada TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat atas partisipasi aktif dalam menyukseskan pilkada. Ia menegaskan komitmen Pemprov NTB dalam mendukung pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Komitmen Pemerataan Pembangunan di NTB
Umi Dinda menekankan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. "Membangun tidak hanya soal infrastruktur, tetapi yang utama adalah pengembangan sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Sebagai mantan Bupati Bima dua periode (2016-2025), Umi Dinda menyampaikan terima kasih atas dukungan selama menjabat dan memohon maaf atas segala kekurangan. Komitmen terhadap pemerataan pembangunan ini diharapkan akan membawa kemajuan signifikan bagi seluruh wilayah di NTB.
Pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota NTB akan difokuskan pada dua aspek utama: infrastruktur dan SDM. Pembangunan infrastruktur akan mencakup perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, pengembangan SDM akan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.
Strategi Pembangunan Berkelanjutan
Pemprov NTB akan menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Program-program yang akan dijalankan akan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan ini akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama dan koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terencana, diharapkan pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota NTB akan terwujud dan berkontribusi pada tercapainya Indonesia Emas 2045.
Pembangunan yang merata dan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
Harapan untuk Masa Depan NTB
Dengan berakhirnya masa jabatan Umi Dinda sebagai Bupati Bima, diharapkan kepemimpinan baru dapat melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya. Komitmen terhadap pemerataan pembangunan harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat NTB.
Pemerataan pembangunan di NTB tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pembangunan yang merata, kesenjangan antar daerah dapat dikurangi dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat NTB.
Keberhasilan pembangunan di NTB akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa depan.
