Pemprov NTB Sesuaikan Program dengan Kondisi Fiskal, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, tegaskan kebijakan Pemprov NTB akan disesuaikan dengan kondisi fiskal untuk penuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk menyelaraskan setiap program dan kebijakannya dengan kondisi fiskal terkini. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri tasyakuran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Jakarta, Jumat (21/2), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Mataram.

Dinda, sapaan akrab Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat NTB atas dukungan yang diberikan sehingga pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat dilantik. Ia mengungkapkan rasa bangga karena NTB termasuk daerah yang telah menyelesaikan tahapan pelantikan. "Semua daerah berbangga. Tinggal kurang dari 50 daerah yang belum menyelesaikan tahapan ini (pelantikan, red). Kami pun ingin segera kembali ke daerah untuk menunaikan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat," terangnya.

Meskipun setiap provinsi memiliki mimpi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun ke depan, Dinda mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi penekanan penting dalam efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penyesuaian program dan kebijakan dengan kondisi fiskal menjadi kunci agar tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat NTB.

Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat NTB

Wakil Gubernur NTB menekankan pentingnya penyesuaian program dan kebijakan dengan kondisi fiskal daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Pemprov NTB berupaya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Dinda juga berharap adanya sinergi dan dukungan dari para sesepuh dan tokoh NTB di Jakarta. Akses mereka ke berbagai lembaga dan kementerian diharapkan dapat membantu memperjuangkan kepentingan NTB. Ia berharap sinergi ini dapat mempercepat pembangunan di NTB, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. "Semoga sentuhan-sentuhan pembangunan yang kita harapkan, terutama dalam mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, dapat benar-benar terwujud," tambahnya.

Selain itu, Dinda mengajak masyarakat NTB untuk meninggalkan perbedaan pasca Pilkada 2024. Ia memandang dinamika politik sebagai bagian dari proses demokrasi. "Mari kita rajut kembali kebersamaan dan kemesraan untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia," ajaknya.

Tantangan dan Harapan Pembangunan NTB

• Pemprov NTB menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran secara efisien sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
• Penyesuaian program dan kebijakan menjadi prioritas untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
• Pemerataan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok menjadi fokus utama pembangunan NTB.
• Kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh NTB di Jakarta, diharapkan dapat mempercepat pembangunan.

Dengan komitmen untuk menyesuaikan program dan kebijakan dengan kondisi fiskal, Pemprov NTB berharap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, meskipun dengan adanya tantangan efisiensi anggaran. Kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.