Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Manokwari Terapkan Kebijakan Efisiensi Anggaran: APBD 2025 Dipangkas Rp60 Miliar
Pemkab Manokwari Terapkan Kebijakan Efisiensi Anggaran: APBD 2025 Dipangkas Rp60 Miliar

Pemerintah Kabupaten Manokwari menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada APBD 2025, dengan pemangkasan sebesar Rp60 miliar dari total pagu anggaran.

Gubernur NTB Usul Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik
Gubernur NTB Usul Perampingan OPD untuk Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengajukan Ranperda perampingan OPD untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, serta adaptasi terhadap regulasi terbaru keuangan daerah.

Pemprov Kalbar Prioritaskan Infrastruktur Meski Efisiensi Anggaran Rp215 Miliar
Pemprov Kalbar Prioritaskan Infrastruktur Meski Efisiensi Anggaran Rp215 Miliar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap fokus pada program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur, meskipun terjadi efisiensi anggaran Rp215 miliar, dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan operasional.

Efisiensi Anggaran Pemkab Bogor Capai Rp100 Miliar, Fokus Perbaikan Infrastruktur
Efisiensi Anggaran Pemkab Bogor Capai Rp100 Miliar, Fokus Perbaikan Infrastruktur

Pemkab Bogor berhasil efisiensi anggaran mencapai Rp100 miliar lebih, berkat penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2023, dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah utara.

Pemkab Natuna Pangkas Belanja Tidak Esensial demi Maksimalkan TKDD
Pemkab Natuna Pangkas Belanja Tidak Esensial demi Maksimalkan TKDD

Pemerintah Kabupaten Natuna mengurangi belanja tidak esensial seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial untuk memaksimalkan penggunaan TKDD yang telah dikurangi sebesar Rp98,35 miliar.

Efisiensi Anggaran Jabar Capai Rp5,5 Triliun, Berdampak Positif untuk Warga?
Efisiensi Anggaran Jabar Capai Rp5,5 Triliun, Berdampak Positif untuk Warga?

DPRD Jabar optimistis efisiensi anggaran Rp5,5 triliun yang telah dicapai akan berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi
Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, efisiensikan anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, mengikuti instruksi Presiden dan Mendagri untuk fokus pada program pembangunan prioritas.

Efisiensi Anggaran: 64 Mobil Dinas KPU NTB Ditarik Pemerintah Pusat
Efisiensi Anggaran: 64 Mobil Dinas KPU NTB Ditarik Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat menarik 64 mobil dinas KPU Kabupaten/Kota dan pejabat eselon III di NTB sebagai langkah efisiensi anggaran, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Kotim Hemat Rp90 Miliar dari Efisiensi Anggaran: Strategi Tepat Hadapi Pemotongan Dana Transfer?
Kotim Hemat Rp90 Miliar dari Efisiensi Anggaran: Strategi Tepat Hadapi Pemotongan Dana Transfer?

Pemkab Kotawaringin Timur berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp90 miliar untuk mengatasi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dan mengoptimalkan program prioritas.

Bupati Penajam Paser Utara Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran
Bupati Penajam Paser Utara Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Tengah Efisiensi Anggaran

Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, tegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta tetap fokus pada pembangunan berimbang dengan IKN.

Pemkab Bogor Efisiensikan Anggaran: Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen
Pemkab Bogor Efisiensikan Anggaran: Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkab Bogor menyusun konsep efisiensi anggaran mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen dan pengalihan anggaran ke sektor prioritas.

Pemkot Mataram Blokir Rp20 Miliar untuk Efisiensi Anggaran
Pemkot Mataram Blokir Rp20 Miliar untuk Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kota Mataram memblokir lebih dari Rp20 miliar anggaran di berbagai OPD sebagai upaya efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.