Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Waspada Premanisme! Polri Ajak Warga Laporkan Aksi Kriminal Lewat Call Center 110
Waspada Premanisme! Polri Ajak Warga Laporkan Aksi Kriminal Lewat Call Center 110

Polri mengajak masyarakat aktif melaporkan aksi premanisme melalui call center 110 atau WhatsApp 089682333678 guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Polkam Prioritaskan Penindakan Hukum untuk Berantas Premanisme Berkedok Ormas
Polkam Prioritaskan Penindakan Hukum untuk Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) menyatakan penindakan hukum menjadi prioritas utama dalam memberantas premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) demi terciptanya iklim investasi dan ketertiba

Premanisme Berkedok Ormas: Penyakit Sosial yang Harus Diberantas, Kata DPR
Premanisme Berkedok Ormas: Penyakit Sosial yang Harus Diberantas, Kata DPR

Anggota DPR RI mengecam aksi premanisme yang menunggangi nama ormas sebagai penyakit sosial dan mendesak pemberantasan hingga ke akarnya.

DPR Dukung Dedi Mulyadi Tegas Berantas Premanisme di Jabar
DPR Dukung Dedi Mulyadi Tegas Berantas Premanisme di Jabar

Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas langkah tegasnya memberantas premanisme dan mendukung pembentukan Satgas Anti Premanisme.

RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas
RUU KUHP Segera Di Bahas Komisi III DPR: Menampung Aspirasi Publik Jadi Prioritas

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipastikan akan dibahas di Komisi III DPR setelah surat presiden diterima, dengan prioritas menampung aspirasi publik.

RUU KUHAP: DPR Pastikan Pembahasan di Komisi III, Serap Aspirasi Masyarakat
RUU KUHAP: DPR Pastikan Pembahasan di Komisi III, Serap Aspirasi Masyarakat

DPR RI memastikan pembahasan RUU KUHAP akan dilakukan di Komisi III, menyerap aspirasi publik sebelum rapat kerja resmi dimulai.

DPR Terima Surpres Revisi RUU KUHAP, Siap Bahas Perubahan Hukum Acara Pidana
DPR Terima Surpres Revisi RUU KUHAP, Siap Bahas Perubahan Hukum Acara Pidana

DPR RI menerima Surat Presiden terkait revisi RUU KUHAP dan akan segera membahasnya bersama pemerintah, menargetkan penyelesaian dalam waktu singkat.