DPR memprioritaskan pembahasan RUU KUHAP sebelum membahas RUU Polri dan Kejaksaan, karena urgensi penyelesaian RUU KUHAP pada tahun 2025.

Anggota Komisi III DPR mendesak penyelesaian adil kasus dugaan eksploitasi dan penganiayaan eks pemain sirkus OCI, menyerukan penghormatan HAM dan investigasi tuntas atas dugaan pelanggaran.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk tidak gentar menghadapi premanisme dan tetap tegas dalam menegakkan hukum, bahkan jika berujung pada konfrontasi.

Komisi III DPR RI memanfaatkan momentum Hari Kartini untuk mendesak penyelesaian dugaan pelanggaran HAM terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia, yang dinilai sebagai eksploitasi dan pelanggaran HAM serius

Mantan pemain sirkus OCI menuntut keadilan atas dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami melalui UU Pengadilan HAM, meskipun kasus telah lama ditutup kepolisian.

Komisi III DPR mendesak Polri untuk memberantas premanisme dan aksi begal yang meresahkan masyarakat, setelah beberapa kasus terjadi di pasar tradisional dan jalanan.

Anggota DPR RI Ali Mazi berjanji memperjuangkan pembangunan Lapas Narkotika di Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengatasi kelebihan kapasitas dan tingginya jumlah narapidana kasus narkoba.

Komisi III DPR akan mengundang Dewan Pers, PWI, AJI, dan Forum Pemred pada 8 April 2025 untuk membahas aturan siaran persidangan dalam RKUHAP, khususnya terkait larangan siaran langsung pemeriksaan saksi.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipastikan akan dibahas di Komisi III DPR setelah surat presiden diterima, dengan prioritas menampung aspirasi publik.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendukung usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK karena dinilai berbelit dan tak efektif, bahkan berpotensi melanggar HAM.

Komisi III DPR RI mendukung hukuman mati bagi pelaku penembakan tiga polisi di Lampung, yang dinilai sebagai tindakan keji dan terencana, serta mengapresiasi upaya pemberantasan judi.

Korban investasi bodong EDCCash meminta penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif dan mendesak pengusutan dugaan keterlibatan oknum jaksa dan penyidik nakal yang menghambat pengembalian kerugian.

Anggota Komisi III DPR RI soroti pentingnya pemulihan ekonomi korban robot trading Net89, desak solusi cepat dan edukasi publik mencegah kasus serupa terulang.

Anggota Komisi III DPR mengecam penembakan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, dan meminta kasus tersebut diusut tuntas, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI.

Jelang sidang perdana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, sejumlah anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP mengunjungi Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

Anggota Komisi III DPR mendesak agar Kapolres Ngada yang terlibat kasus narkoba dan kekerasan seksual terhadap anak segera dipidana, demi kepercayaan publik pada institusi Polri.

Komisi III DPR RI mendorong revisi RUU KUHAP untuk memperkuat peran advokat dan melindungi hak-hak tersangka, menanggapi keluhan masyarakat terkait minimnya peran advokat dalam KUHAP saat ini.

Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Jampidsus Kejaksaan Agung untuk membahas kasus dugaan korupsi Pertamina, impor gula, dan pengelolaan timah.

Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Jampidsus Kejaksaan Agung untuk membahas penanganan sejumlah kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong.

Komisi III DPR meminta Bawas MA dan KY mengusut kejanggalan prosedural kasus Alex Denni, mantan deputi KemenPAN-RB, yang melibatkan hakim yang telah meninggal dunia namun namanya tercantum dalam putusan kasasi.