Komisi III DPR RI mengapresiasi penangguhan penahanan mahasiswi ITB oleh Kapolri, yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, meskipun kritiknya dinilai sudah melampaui batas.

DPR mengapresiasi penangguhan penahanan mahasiswi ITB yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, mendorong penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif.

Komisi III DPR memahami penangkapan mahasiswi ITB atas unggahan meme Presiden, namun berharap penahanannya ditangguhkan karena masih bisa dibina.

Komisi III DPR mengapresiasi Polres Boyolali yang telah menangkap dua tersangka penganiayaan nenek SA (67) di Pasar Mangu, yang videonya viral di media sosial.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana, mendukung kepolisian mengusut tuntas dalang kericuhan dalam aksi buruh di Semarang pada 1 Mei 2025, termasuk pendanaan dan aktor intelektual di baliknya.

Komisi III DPR RI berkomitmen memberantas premanisme dan menindaklanjuti aspirasi Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) dalam RDPU.

Komisi III DPR RI mendukung upaya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memperkuat kedudukan Jaksa Agung sebagai advocaat generael demi optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mendorong RUU Perampasan Aset untuk segera bergulir, sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pemberantasan korupsi.

Komisi III DPR mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas kematian mahasiswa UKI, Kenzha Ezra Walewangko, dan meminta perlindungan saksi, menolak kesimpulan Polres Jaktim yang menyatakan kematian karena minuman keras.

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Banten atas keberhasilannya memberantas peredaran narkoba dan menjaga keamanan arus mudik Lebaran 2024, serta menekankan pentingnya pengawasan internal dan penegakan hukum tanpa kompromi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendukung usulan Kementerian HAM untuk menghapus SKCK karena dinilai berbelit dan tak efektif, bahkan berpotensi melanggar HAM.

DPR RI memastikan pembahasan RUU KUHAP akan dilakukan di Komisi III, menyerap aspirasi publik sebelum rapat kerja resmi dimulai.

Komisi III DPR RI mengajak masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi memberikan masukan untuk penyempurnaan RKUHAP yang akan dibahas pada masa sidang mendatang.

DPR RI telah menerima surat Presiden terkait revisi KUHP dan akan segera membahas RUU KUHP bersama pemerintah, setelah sebelumnya Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan para ahli.

DPR RI menerima Surat Presiden terkait revisi RUU KUHAP dan akan segera membahasnya bersama pemerintah, menargetkan penyelesaian dalam waktu singkat.

Komisi III DPR RI menyetujui hak imunitas advokat dalam RKUHAP, sebuah langkah yang diapresiasi Peradi SAI untuk melindungi profesi advokat dan akses keadilan masyarakat.

RUU KUHP akan mengatur pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan dan penahanan untuk mencegah kekerasan terhadap tahanan, serta memperkuat pendampingan advokat bagi saksi dan tersangka.

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tetap berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) meskipun terdapat revisi dalam RUU KUHAP.

Komisi III DPR RI mendorong penyelesaian kasus penghinaan presiden melalui keadilan restoratif (RJ) dalam RUU KUHAP untuk mencegah multitafsir dan kriminalisasi yang tidak perlu.

Ketua Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas dugaan aliran dana dari bisnis sabung ayam terkait tewasnya tiga polisi di Way Kanan, Lampung, termasuk mengungkap siapa yang terlibat dan menerima aliran dana.