DPR Dukung Dedi Mulyadi Tegas Berantas Premanisme di Jabar
Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas langkah tegasnya memberantas premanisme dan mendukung pembentukan Satgas Anti Premanisme.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR RI atas tindakan tegasnya dalam memberantas premanisme di wilayah Jawa Barat. Dukungan ini disampaikan menyusul langkah-langkah yang telah diambil Dedi Mulyadi, termasuk pembentukan Satgas Anti Premanisme. Langkah tersebut dinilai sebagai implementasi langsung dari arahan Presiden dan amanah rakyat Jawa Barat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, secara khusus menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap kebijakan Dedi Mulyadi. Habiburrokhman menekankan bahwa kebijakan anti-premanisme ini sejalan dengan visi Presiden untuk memajukan Jawa Barat dan mensejahterakan rakyatnya. Ia juga menilai pembentukan Satgas Anti Premanisme sebagai langkah tepat guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat.
Langkah Dedi Mulyadi ini diapresiasi karena dinilai mampu menjawab keluhan para investor dan masyarakat yang selama ini merasa terganggu oleh aksi premanisme dan oknum organisasi masyarakat (ormas). Komisi III DPR RI berharap langkah-langkah tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Dukungan DPR dan Langkah-Langkah Konkret Dedi Mulyadi
Habiburrokhman menegaskan kembali dukungannya terhadap Dedi Mulyadi dan menyerukan kepada seluruh warga Jawa Barat, khususnya kader Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto, untuk mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dukungan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan Jawa Barat yang bebas dari aksi premanisme.
Langkah-langkah konkret yang telah diambil Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme antara lain pembentukan Satgas Anti Premanisme. Satgas ini diharapkan mampu secara efektif menindak tegas para pelaku premanisme dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, Pemprov Jabar juga telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan aparat penegak hukum (APH).
Komitmen bersama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya. Komitmen tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memberantas aksi premanisme, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Jawa Barat. Setiap pihak berkomitmen untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam pemberantasan premanisme.
Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman, membacakan komitmen bersama tersebut dalam acara Paripurna Pidato Gubernur Jabar periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jabar. Komitmen ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas premanisme di Jawa Barat.
Dampak Positif Pemberantasan Premanisme
Pemberantasan premanisme diharapkan akan berdampak positif bagi berbagai sektor di Jawa Barat. Salah satu dampak yang diharapkan adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dengan minimnya gangguan keamanan akibat aksi premanisme, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pemberantasan premanisme juga akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut dan khawatir akan ancaman dari para preman. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.
Langkah tegas Dedi Mulyadi dalam memberantas premanisme mendapat dukungan luas, tidak hanya dari Komisi III DPR RI, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan Jawa Barat yang aman, damai, dan bebas dari aksi premanisme. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program pemberantasan premanisme di Jawa Barat.
Ke depannya, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus terjalin dengan baik untuk memastikan keberhasilan program pemberantasan premanisme. Dengan kerja sama yang solid, Jawa Barat dapat menjadi provinsi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya.
