Polda Jabar dan Metro Jaya Komitmen Berantas Premanisme di Kawasan Industri dan Perumahan
Polda Jabar dan Polda Metro Jaya berkomitmen memberantas premanisme di Jawa Barat, melindungi investasi, dan menciptakan keamanan di kawasan industri hingga perumahan.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan Polda Metro Jaya menyatakan komitmen penuh untuk memberantas premanisme di Jawa Barat. Sasarannya meliputi berbagai wilayah, mulai dari kawasan industri hingga perumahan, guna menjamin keamanan dan mendorong investasi di Jawa Barat. Hal ini diungkapkan setelah rapat koordinasi bidang keamanan bersama Pemprov Jabar dan Polda Metro Jaya di Gedung Pakuan Bandung, Jumat (16/5).
Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, menegaskan komitmen tersebut. "Kami sudah bicarakan bersama Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), bupati dan wali kota di Jabar dan seluruh kapolres, kita berkomitmen memberantas premanisme dan kita jamin investasi di Jabar aman. Kami minta keamanan itu bagian kami dan akan kami segera selesaikan," tegas Rudi. Kerjasama dengan TNI dan Pemprov Jabar menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan termasuk patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP, serta pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai lokasi strategis. Kawasan industri menjadi fokus utama, namun upaya ini juga akan menjangkau pemukiman, pasar, dan proyek pembangunan perumahan. "Jadi bukan hanya kawasan industri saja, tapi juga perumahan kemudian pasar, dan segala macamnya yang dirisaukan oleh masyarakat, kita semua akan tindak dan sudah (mulai) dilakukan," tambah Kapolda Jabar. Dukungan terhadap rencana pengiriman preman bermasalah ke barak militer untuk pembinaan juga disampaikan.
Kerjasama Antar Kepolisian dan Pemprov Jabar
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyatakan kesiapannya mendukung penuh upaya keamanan di Jawa Barat, terutama yang berkaitan dengan investasi. "Apalagi berkaitan dengan investasi. Kalau mengganggu dan melanggar hukum ya kita tegas. Karena semua pelanggar hukum masuk kategori premanisme ya kita tindak," tegas Karyoto. Ia juga mendukung rencana pembinaan bagi pelaku premanisme dan anak-anak bermasalah.
Dukungan serupa disampaikan terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman para preman bermasalah ke barak militer untuk pembinaan. "Jadi membina perilaku yang memiliki perilaku bermasalah. Nah untuk siswa kenakalannya diarahkan karena nakalnya anak-anak ini bukan sekedar. Kalau dulu berkelahi tangan kosong, saat ini pakai celurit panjang-panjang, ketemu dengan janjian di medsos dan celakanya matinya itu beneran," jelas Karyoto, menyoroti perkembangan kenakalan remaja.
Nota kesepakatan resmi ditandatangani oleh Pemprov Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Jawa Barat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan dua poin utama perjanjian ini: meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta mendorong pertumbuhan investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Kerjasama ini juga mencakup penguatan keamanan di kawasan industri dan perlindungan pelaku UMKM serta pasar tradisional. Pemprov Jabar dan kepolisian juga berkolaborasi untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda, termasuk dalam hal berlalu lintas, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan minuman oplosan. Bahkan, rencana penerapan pembatasan jam malam bagi pelajar di hari sekolah juga sedang dipertimbangkan.
Langkah-langkah Strategis Pemberantasan Premanisme
- Patroli gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP
- Pembangunan pos-pos pengamanan di kawasan industri, perumahan, pasar, dan lokasi strategis lainnya
- Pembinaan preman bermasalah di barak militer
- Penguatan kerjasama antara Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Polda Metro Jaya
- Program peningkatan kedisiplinan generasi muda
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan premanisme dapat diberantas secara efektif, keamanan terjamin, dan iklim investasi di Jawa Barat semakin kondusif. Upaya ini merupakan bentuk komitmen nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera.
