Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRK Manokwari Sepakati 18 Ranperda untuk Dibahas: Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi
DPRK Manokwari Sepakati 18 Ranperda untuk Dibahas: Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Investasi

DPRK Manokwari menyepakati pembahasan 18 Ranperda yang meliputi pendidikan gratis, kesehatan gratis, investasi, dan pengendalian minuman beralkohol, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kapolres Kaimana Prioritaskan Penertiban Miras Lokal: Bahaya Kandungan Alkohol Tak Terkontrol
Kapolres Kaimana Prioritaskan Penertiban Miras Lokal: Bahaya Kandungan Alkohol Tak Terkontrol

Kapolres Kaimana, AKBP Satria Dwi Dharma, memprioritaskan penertiban miras lokal di Kaimana, Papua Barat, karena kandungan alkoholnya yang tidak terkontrol dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

RPJMD Belitung 2025-2030: Cerminan Aspirasi Masyarakat atau Sekadar Visi Misi Kepala Daerah?
RPJMD Belitung 2025-2030: Cerminan Aspirasi Masyarakat atau Sekadar Visi Misi Kepala Daerah?

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menekankan pentingnya RPJMD Belitung 2025-2030 yang mengakomodasi aspirasi masyarakat luas, bukan hanya visi dan misi kepala daerah.

Perda Pengendalian Minuman Beralkohol di Yogyakarta Segera Disahkan
Perda Pengendalian Minuman Beralkohol di Yogyakarta Segera Disahkan

DPRD Kota Yogyakarta memastikan Perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol segera disahkan untuk memperketat izin usaha dan pengawasan peredarannya.

DPRD Banjarmasin Serap Aspirasi Lewat Jalan Sehat
DPRD Banjarmasin Serap Aspirasi Lewat Jalan Sehat

DPRD Banjarmasin mencoba cara baru menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan jalan sehat yang dibarengi dialog, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harmonisasi Ranperda Kepri: Wajib Sesuaikan Aturan!
Harmonisasi Ranperda Kepri: Wajib Sesuaikan Aturan!

Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri tegaskan pentingnya harmonisasi seluruh Ranperda dengan aturan yang lebih tinggi untuk menghindari konflik hukum dan memastikan efektivitas peraturan daerah.