Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, umumkan pengalihan sementara kegiatan ekspor impor Pelabuhan Pangkalbalam ke Pelabuhan Sadai dan Belinyu akibat pendangkalan alur pelayaran.

Pemprov DKI Jakarta menunggu pembahasan Ranperda Pendidikan oleh DPRD DKI yang mencakup sekolah gratis, wajib belajar 13 tahun, dan pembiayaan sekolah swasta gratis, demi menjamin akses pendidikan bagi semua anak di Jakarta.

PT Pelindo Regional 4 Samarinda menjelaskan insiden tongkang menabrak Jembatan Mahakam di luar jam penggolongan, disebabkan tali pengikat putus, dan Pelindo membantu evakuasi; DPRD Kaltim minta pertanggungjawaban dan penutupan sementara lalu lintas jembat

Kemenkum Sumbar fokus pada analisis hukum terkait swasembada pangan di tahun 2025 untuk mendukung sektor pertanian sebagai potensi ekonomi strategis Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD setempat, termasuk Raperda perubahan status badan hukum Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah untuk meningkatkan perekonomian d

Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh pembentukan lima Pansus DPRD DKI Jakarta untuk mengatasi masalah klasik Ibu Kota, mulai dari parkir liar hingga pengelolaan aset daerah yang diharapkan mampu menciptakan Jakarta yang lebih baik.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mendorong tiga kabupaten untuk mengalokasikan anggaran guna mengasuransikan pekerja rentan melalui Jamsostek pada tahun 2025, sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kerja.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah terkait bantuan sektor pertanian dan anggaran BLUD RSUD Ibnu Saleh, demi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penetapan hutan adat di Papua Barat terhambat karena kurangnya dukungan peraturan daerah dari pemerintah kabupaten, kendati pemerintah provinsi mendorong percepatan prosesnya demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

DPRD dan Pemkab Mukomuko resmi menetapkan Perda Pencegahan Narkotika untuk membentuk Tim P4GN guna memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah perbatasan Bengkulu-Sumatera Barat.

Kemenkumham Sulawesi Utara berhasil selesaikan harmonisasi 1.169 produk hukum daerah berupa ranperda dan Perda selama 2023-2024, memastikan peraturan daerah tidak bertentangan satu sama lain dan peraturan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Sumsel telah melakukan harmonisasi terhadap lima Raperda dan Raperkada Kabupaten OKI pada Januari 2025 untuk memastikan keselarasan aturan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah tersebut.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya pemerintah daerah memahami isu gender dalam membuat kebijakan, khususnya setelah terbitnya Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin pernikahan dan perceraian.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengimbau warga agar mengandangkan ternak mereka di Labuan Bajo untuk menjaga ketertiban umum, dengan ancaman denda bagi yang melanggar.