Dinas Dukcapil Manokwari telah mendata 87.888 warga Orang Asli Papua (OAP) hingga Mei 2025 dan berupaya mencapai target 100.000 data untuk kebutuhan dana Otsus 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO Sehat) dan satu unit ambulans kepada 226 warga binaan Lapas Kelas IIB Nabire, sebagai bentuk komitmen pemerataan akses layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen memberdayakan perempuan Orang Asli Papua (OAP) di bidang ekonomi dan pemerintahan, membuka peluang usaha dan menempatkan perempuan dalam jabatan struktural.

Pemkab Biak Numfor berharap dana otsus tahap pertama tahun 2025 sebesar Rp183 miliar dapat segera dicairkan untuk membiayai program-program peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Pemkab Fakfak, Papua Barat, prioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam program beasiswa perguruan tinggi selama lima tahun ke depan, menargetkan 1.500 mahasiswa per tahun.

Pendataan warga Orang Asli Papua (OAP) di Manokwari telah mencapai 87.748 jiwa dan ditargetkan melampaui 100 ribu hingga Juli 2025 untuk penyaluran program Otsus yang tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerbitkan kebijakan afirmatif yang mewajibkan 90 persen pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).

Provinsi Papua Barat berhasil mendata 218.191 orang asli Papua (OAP) dan menempati posisi kedua setelah Papua Tengah dalam pendataan OAP berbasis marga di Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Supiori berharap program pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP) di 38 kampungnya lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan dana otsus mencapai Rp627 miliar di tahun 2025.

Wali Kota Sorong tegaskan pentingnya data Orang Asli Papua (OAP) sebagai acuan kebijakan afirmatif pemerintah, mendorong percepatan pendataan di 41 kelurahan.

BPBJ Papua mendorong pelaku usaha, khususnya OAP, untuk rajin memperbarui produk di e-katalog guna meningkatkan peluang bisnis dan mendukung perekonomian lokal, terutama di tengah pemangkasan anggaran.

Proses pendataan Orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat telah mencapai 89.206 jiwa, namun tiga kabupaten masih tertinggal jauh dalam proses pendataan yang penting untuk alokasi dana Otsus.

Dinas Dukcapil Biak Numfor telah berhasil mendata 120.894 Orang Asli Papua (OAP) melalui aplikasi SIAK Plus, data ini akan digunakan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

DPRP Papua Pegunungan mengusulkan agar rekrutmen CPNS 2024/2025 diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) yang lahir dan besar di wilayah tersebut guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

DPRP Papua Pegunungan mendesak agar penerimaan CASN diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) sesuai regulasi Otonomi Khusus, guna memberikan kesempatan berkarir di pemerintahan bagi generasi Papua Pegunungan.

KPU Provinsi Papua Selatan menegaskan seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah memenuhi syarat Orang Asli Papua (OAP) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021, membantah gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendukung penuh pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui berbagai program strategis untuk mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manokwari, Papua Barat, mempercepat pendataan Orang Asli Papua (OAP) tahun ini untuk memastikan penyaluran program Otsus tepat sasaran, menargetkan minimal 50.000 OAP terdata dari total sekitar 100.000

Dinas Dukcapil Papua Barat akan mengevaluasi pendataan Orang Asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten untuk memastikan penyelesaian data by name by address di SIAK Plus pada Maret 2025, guna mendukung alokasi Dana Otsus.