Finawati, warga Desa Bubung, Sulawesi Tengah, berbagi kisah inspiratif tentang kemudahan akses dan manfaat nyata Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi dirinya dan keluarganya.

Pemkot Bengkulu mendapat tambahan kuota 76.276 warga untuk program BPJS Kesehatan gratis, meningkatkan cakupan layanan kesehatan di kota tersebut.

Pemkab Pamekasan mengalokasikan Rp101 miliar dari DBHCHT dan pajak daerah untuk program UHC tahun 2025, menjamin akses kesehatan bagi 574.045 jiwa dari DTKS.

Kemenag Sumsel memberikan waktu tambahan hingga 25 April 2025 bagi 40 calon haji yang belum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1446 H/2025 M.

BPJS Kesehatan Cabang Sorong memastikan seluruh biaya persalinan ditanggung JKN, termasuk pemeriksaan kehamilan dan tindakan medis khusus sesuai indikasi medis, demi melindungi ibu dan bayi.

Pemkot Yogyakarta menjamin layanan kesehatan gratis bagi wisatawan selama Lebaran 2025 melalui Posko P3K, layanan darurat YES 119, dan kesiapsiagaan tenaga medis di lokasi strategis.

Pemerintah Kalimantan Timur menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk meningkatkan layanan kesehatan gratis di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser, termasuk bantuan TCM dan ambulans.

Sejumlah rumah sakit di Batam telah memulai penyesuaian terhadap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024, meskipun implementasi penuh masih menunggu arahan pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama RS Hermina berkomitmen mendukung program Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak, termasuk mereka yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Anggota DPR Arisal Aziz mendorong BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses klaim biaya pengobatan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan membayar biaya pengobatan meskipun telah terdaftar sebagai peserta.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel sosialisasikan program kesejahteraan ASN, memastikan komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, meminta seluruh lurah mendata warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan karena masih tersedia kuota 33.716 peserta dari pemerintah pusat.

Dinas Sosial Kulon Progo membantu 5.672 warga miskin yang kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat pemadaman data Kemensos, dengan memfasilitasi mereka untuk mendaftar kembali atau mencari alternatif layanan kesehatan.