Integrasi Data Kesehatan Haji: DPR Minta Penguatan Layanan untuk Lansia dan Riskes
Anggota DPR, Netty Prasetiyani, mendorong integrasi data Kemenkes, Kemenag, dan BPJS Kesehatan untuk optimalisasi layanan kesehatan haji, khususnya bagi lansia dan jamaah risiko tinggi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak integrasi data kesehatan jamaah haji antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), dan BPJS Kesehatan. Permintaan ini disampaikan menyusul pertemuan kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar di Asrama Haji Embarkasi Padang pada 8 Mei 2024. Integrasi data dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia (lansia) dan jamaah dengan risiko tinggi (risti).
Menurut Netty, integrasi data memungkinkan pemerintah memastikan jamaah haji berangkat dalam kondisi prima dan memiliki rekam medis lengkap yang mudah diakses petugas kesehatan di semua lini. "Dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa jamaah berangkat dalam kondisi kesehatan terbaik dan memiliki catatan medis yang lengkap dan dapat diakses oleh petugas di berbagai lini," tegas Netty dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Netty mempertanyakan sejauh mana integrasi data BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kesehatan haji yang sudah ada. Ia menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam mendukung kesiapan haji dari sisi data dan layanan. "Jamaah yang berangkat haji kan pasti sudah terdata dalam sistem layanan kesehatan nasional. Jadi apa yang sudah dilakukan BPJS untuk mendukung proses haji ini? Mulai dari tahap skrining, pemantauan kesehatan, hingga evaluasi pascahaji?," tanyanya.
Peran BPJS Kesehatan dan Optimalisasi Tugas Petugas
Netty mendorong terobosan dalam pembagian tugas antara petugas medis dan non-medis agar jamaah, khususnya lansia dan risti, mendapatkan layanan optimal. Ia menyoroti kondisi petugas kesehatan yang seringkali terbebani tugas non-medis, seperti mendorong kursi roda atau mengangkat koper. "Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jamaah," ujarnya. Kondisi ini dinilai mengurangi efektivitas pelayanan medis.
Sistem yang lebih terintegrasi diharapkan dapat meringankan beban petugas kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, petugas medis dapat fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberikan perawatan kesehatan yang optimal kepada jamaah haji. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji.
Selain itu, integrasi data juga dapat membantu dalam proses skrining kesehatan jamaah sebelum keberangkatan. Data medis yang lengkap dapat digunakan untuk mengidentifikasi jamaah yang memiliki risiko kesehatan tinggi dan membutuhkan perhatian khusus. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih efektif.
Sinergi Antar Lembaga untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Netty berharap sinergi antara Kemenkes, Kemenag, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan haji yang terukur, efisien, dan manusiawi. Integrasi data merupakan kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut. Sistem yang terintegrasi akan memudahkan pemantauan kesehatan jamaah dan memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap sistem pelayanan kesehatan haji. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan hambatan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jamaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Komisi IX DPR RI berharap agar semua pihak terkait dapat berkomitmen untuk mewujudkan integrasi data ini. Kerja sama yang baik antara Kemenkes, Kemenag, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Integrasi data yang efektif akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas layanan kesehatan haji dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah.
Kesimpulannya, integrasi data kesehatan jamaah haji merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi lansia dan jamaah risiko tinggi. Sinergi antar lembaga dan optimalisasi peran masing-masing pihak sangat krusial untuk mewujudkan pelayanan kesehatan haji yang lebih terukur, efisien, dan manusiawi.
