Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkomitmen membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, menanggapi surat terbuka dari guru besar FKUI terkait reformasi sistem kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes mengkaji cermat rencana pelatihan dokter umum untuk menangani persalinan dan operasi caesar di daerah 3T, karena kekhawatiran akan keselamatan pasien dan standar profesi medis.

Kementerian Kesehatan percepat registrasi anak, khususnya penyandang Down Syndrome dan penyakit jantung bawaan, untuk dasar kebijakan layanan kesehatan yang lebih akurat dan merata.

Kementerian Kesehatan mengimbau jamaah haji Indonesia untuk waspada terhadap penularan virus MERS-CoV di Arab Saudi, dengan kasus yang dilaporkan meningkat, meskipun masih terkendali.

Kebiasaan mengudap berlebihan pada anak berisiko menyebabkan obesitas, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya; orang tua perlu mengajarkan pola makan sehat sejak dini.

Wakil Menteri Kesehatan mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri untuk menembus pasar global, termasuk Jepang, melalui peningkatan kerja sama regulasi dan pelatihan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produksi alat kesehatan (alkes) dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan di balik mutasi sejumlah dokter, menekankan pentingnya budaya kerja sehat di rumah sakit dan pemerataan layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Riau menerima 30 unit alat oxygen concentrator dari Kemenkes untuk membantu masyarakat, terutama saat terjadi kabut asap akibat karhutla.

Menteri Kesehatan RI melaporkan 5,3 juta orang telah mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG), namun masih ada tantangan dalam cakupan dan tindak lanjut, terutama di daerah padat penduduk dan ketersediaan dokter gigi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menekankan pentingnya implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk membatasi promosi rokok, termasuk di media sosial dan podcast, guna melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan rokok elektronik.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan catatan penting terkait penanganan tuberkulosis (TBC) di Indonesia, termasuk penajaman konsep, pembukaan blokir anggaran, dasar hukum insentif kader, dan rencana realokasi anggaran.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk penanggulangan Tuberkulosis (TB) di tahun 2025, dengan fokus peningkatan penemuan kasus dan perbaikan tata kelola pengadaan obat.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang berkolaborasi dengan Kemenkes dan IPKJI dalam bimbingan teknis untuk meningkatkan layanan kesehatan jiwa masyarakat melalui penguatan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Kemenkes optimis vaksin Tuberkulosis (TBC) akan tersedia di Indonesia pada tahun 2028 atau 2029, hasil dari uji klinis yang melibatkan Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya melindungi generasi muda dari bahaya rokok, terutama rokok elektronik yang semakin populer dan gencar dipromosikan dengan berbagai varian rasa.

Kementerian Kesehatan mengusulkan sanksi administratif bagi peserta JKN mampu yang menunggak iuran, untuk mengatasi tingginya angka peserta non-aktif dan tunggakan mencapai Rp20,59 triliun.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan telah menemukan 856.420 kasus tuberkulosis (TBC) pada tahun 2024, mendekati target 900 ribu kasus.

Kementerian Kesehatan menargetkan Sentra Cipta Mandiri (SCM) sebagai pusat rehabilitasi psikososial masyarakat untuk mengatasi adiksi non-zat dan menjaga kesehatan mental, dimulai dari Kelurahan Sukasari, Bogor.

Kementerian Kesehatan Indonesia menargetkan pengiriman 300 perawat dari politeknik kesehatan ke Jepang pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sana, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.