DPR Minta Kajian Cermat Wacana Dokter Umum Tangani Persalinan Caesar
Anggota Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes mengkaji cermat rencana pelatihan dokter umum untuk menangani persalinan dan operasi caesar di daerah 3T, karena kekhawatiran akan keselamatan pasien dan standar profesi medis.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan kajian mendalam terkait rencana pelatihan dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar mampu menangani persalinan dan operasi caesar. Permintaan ini disampaikan menyusul wacana dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan di daerah 3T akibat minimnya dokter spesialis kandungan (Obgyn).
Netty menekankan pentingnya mempertimbangkan keselamatan pasien dan standar profesi medis. Ia menyatakan, "Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu."
Wacana pelatihan ini muncul sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga spesialis obgyn di daerah 3T. Namun, Netty berpendapat bahwa solusi yang lebih sistematis dan berkelanjutan perlu diprioritaskan. Ia menyoroti perlunya langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ini.
Solusi Sistemik Lebih Diutamakan
Netty Prasetiyani mendorong Kemenkes untuk fokus pada solusi sistemik dan berjangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis obgyn di daerah 3T. Menurutnya, bukan hanya pelatihan singkat bagi dokter umum yang menjadi solusi utama. "Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat," jelas Netty.
Ia menambahkan bahwa peningkatan akses layanan kesehatan harus diimbangi dengan jaminan keselamatan pasien. "Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa," tegasnya. Netty juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan regulasi yang akuntabel jika pelatihan tambahan untuk dokter umum tetap dilaksanakan.
Netty juga menyoroti pentingnya batasan kewenangan yang jelas bagi dokter umum yang akan mendapatkan pelatihan tambahan. Hal ini untuk memastikan keselamatan pasien tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan medis yang berakibat fatal. Kemenkes perlu memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan pelatihan yang memadai sebelum dokter umum diizinkan melakukan tindakan persalinan dan operasi caesar.
Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di daerah 3T. Kesiapan rumah sakit dan puskesmas dalam menangani komplikasi persalinan juga menjadi hal yang krusial. Tidak cukup hanya melatih dokter umum tanpa memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan.
Kajian Matang Diperlukan
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, sebelumnya juga telah menyatakan bahwa wacana pelatihan dokter umum untuk menangani persalinan dan operasi caesar membutuhkan kajian yang matang. Ia mengatakan, "Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga menyadari kompleksitas dan potensi risiko dari rencana tersebut.
Pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan ini semakin menguatkan pentingnya kajian yang komprehensif sebelum rencana pelatihan tersebut diimplementasikan. Kajian ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli obgyn, perwakilan dari organisasi profesi kedokteran, dan juga perwakilan dari daerah 3T. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rencana tersebut aman, efektif, dan tidak merugikan keselamatan pasien.
Kesimpulannya, rencana pelatihan dokter umum untuk menangani persalinan dan operasi caesar di daerah 3T membutuhkan kajian yang cermat dan komprehensif. Prioritas utama tetap pada keselamatan pasien dan standar profesi medis. Solusi jangka panjang dan sistemik, seperti peningkatan distribusi dokter spesialis obgyn, perlu dipertimbangkan secara serius.
