Pariaman Diapresiasi DPR RI: Raih UHC Tertinggi di Sumbar, 98,6 Persen Warga Terlindungi BPJS Kesehatan
Kota Pariaman, Sumatera Barat, mendapat apresiasi dari DPR RI karena berhasil mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98,6 persen, tertinggi di Sumbar.
Pariaman, Sumatera Barat, 8 Mei 2024 - Kota Pariaman berhasil mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian luar biasa. Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Prestasi ini ditandai dengan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 98,6 persen, angka tertinggi di Sumatera Barat. Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pariaman, Kamis lalu, menjadi saksi atas pengakuan tersebut.
Keberhasilan Pariaman mempertahankan UHC menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kota Pariaman terhadap kesejahteraan warganya. Alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung program BPJS Kesehatan menjadi kunci keberhasilan ini. Hal ini memastikan warga Pariaman, terutama yang kurang mampu, tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.
Dengan status UHC, seluruh warga Pariaman dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini memudahkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa hambatan administrasi yang rumit. "Jadi warga Pariaman yang sakit jangan sungkan-sungkan datang memeriksakan kesehatannya," ujar Ade Rezki Pratama.
Apresiasi DPR dan Komitmen Pariaman Pertahankan UHC
Ade Rezki Pratama menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) JKN. Panja ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi rumah sakit, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi program JKN dan melakukan penyempurnaan, terutama pada aspek fiskal, pelayanan, dan pengawasan.
Ia berharap melalui panja tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan program JKN agar lebih optimal dalam melayani masyarakat. Apresiasi ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap upaya daerah dalam mewujudkan akses kesehatan yang merata.
Kepala Bidang Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sari Rusfa, menjelaskan bahwa sebagian besar premi kepesertaan warga Pariaman di JKN dibiayai oleh pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Hal ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program JKN.
Sari Rusfa juga mengajak peserta JKN untuk aktif menyampaikan keluhan dan masukan terkait pelayanan di fasilitas kesehatan. Umpan balik ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepuasan peserta JKN.
Komitmen Pemkot Pariaman Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menegaskan komitmen Pemkot Pariaman untuk terus mempertahankan UHC yang telah diraih. "Kami fokus meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan di Pariaman," ujarnya. Komitmen ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Pariaman untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warganya.
Tidak hanya itu, Pemkot Pariaman juga menunjukkan kepedulian terhadap lapisan masyarakat tertentu. Sekitar 1.000 tokoh agama di Pariaman dijamin melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada masyarakat.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Pariaman untuk melindungi seluruh warganya, termasuk para tokoh agama yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Pariaman terus menjadi prioritas utama.
Keberhasilan Pariaman dalam mempertahankan UHC merupakan contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Komitmen pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program JKN. Semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi daerah lain untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warganya.
