BPJS Kesehatan gencar meningkatkan keaktifan peserta dan kolektibilitas iuran JKN melalui berbagai strategi inovatif dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

Pemkab Biak Numfor, Papua, telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen, melindungi hampir seluruh warganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemkot Bengkulu mendapat tambahan kuota 76.276 warga untuk program BPJS Kesehatan gratis, meningkatkan cakupan layanan kesehatan di kota tersebut.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang mengapresiasi capaian UHC Kabupaten Ogan Ilir sebesar 95,56 persen dan mendorong perluasan cakupan hingga 100 persen penduduk.

Peningkatan penduduk Tarakan yang signifikan tidak diimbangi dengan peningkatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025 terancam.

Universitas Andalas (Unand) meluncurkan zona kuliner halal, aman, dan sehat untuk mendukung ekosistem halal kampus dan berkontribusi pada penguatan ekonomi halal nasional.

BPJS Kesehatan Surakarta melatih agen PESIAR untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN, menargetkan Universal Health Coverage (UHC) di pedesaan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkontribusi pada perekonomian daerah dengan total belanja layanan kesehatan mencapai Rp672 miliar di tahun 2024, meskipun terdapat selisih dengan penerimaan iuran.

Wakil Gubernur Sulteng meminta fasilitas kesehatan optimalkan aplikasi Sehati demi kelancaran Program Berani Sehat yang telah membantu 1.019 warga Sulteng sejak diluncurkan.

BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan gencar optimalkan kinerja agen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menanggung iuran JKN 21.000 warga dan berkomitmen meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga Desember 2025.

BPJS Kesehatan Bangka laporkan cakupan kesehatan semesta (UHC) mencapai 98,84 persen, namun keaktifan kepesertaan masih perlu ditingkatkan melalui program Pesiar.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, berkomitmen melunasi utang dana bagi hasil (DBH) Rp2,2 triliun kepada 33 kabupaten/kota dan mendorong percepatan program UHC.

Pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga hanya dengan menunjukkan KTP.

Pemkot Tebing Tinggi berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan memperbaiki RSUD H. Kumpulan Pane dan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan universal.

Pemkot Tanjungpinang dan BPJS Kesehatan berkolaborasi untuk meningkatkan validitas data peserta JKN segmen PBPU guna memastikan program tepat sasaran dan mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan merealisasikan program 'Satu Desa Satu Ambulans' pada tahun 2025, termasuk peningkatan layanan UGD di puskesmas.

Dinas Sosial PMD Bangka Tengah mencatat 1.500 warga menerima manfaat Rastrada, program beras premium, namun terancam dihentikan pada 2025 karena efisiensi anggaran.

BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna menanggung biaya pengobatan warga yang dirujuk ke FKRTL setelah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG), berkat kepatuhan Pemkab Natuna dalam membayar iuran JKN.

Kemenkes RI menekankan pentingnya digitalisasi sektor kesehatan untuk keberlanjutan, efisiensi, dan mengurangi dampak lingkungan, serta kolaborasi pemerintah dan swasta.