Pemkab Banjar Raih Predikat UHC Nasional: Akses Kesehatan Semakin Merata!
Pemkab Banjar meraih predikat UHC Madya tingkat nasional berkat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjangkau 99,47% penduduk.
Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Predikat Universal Health Coverage (UHC) Madya diberikan kepada Pemkab Banjar atas keberhasilan mereka dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menyampaikan kabar gembira ini saat membuka sosialisasi dan pembaruan kebijakan program BPJS Kesehatan di Banjarbaru. Menurutnya, per 1 Mei 2024, sebanyak 581.578 jiwa dari total 590.393 penduduk Kabupaten Banjar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Angka ini mencerminkan tingkat kepesertaan mencapai 99,47 persen, melampaui syarat minimal UHC sebesar 94 persen.
“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Banjar sudah melampaui 94 persen syarat minimal untuk UHC,” ujar Hilman. Ia menambahkan bahwa sosialisasi dan pembaruan kebijakan program BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian serius pemerintah setempat, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor untuk JKN yang Lebih Baik
HM Hilman menekankan pentingnya sosialisasi dan pembaruan kebijakan program BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi terkini tentang pelaksanaan JKN. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dunia usaha, dan lembaga CSR. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan iuran serta mutu layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Banjar juga berupaya memastikan mekanisme program SRIKANDI (Sinergi Ruang Inovasi Kesehatan dan Akses Digital) berjalan optimal. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
“Harapannya, adanya dukungan dari badan usaha maka tingkat ketidakaktifan dapat ditekan, akses layanan diperdalam dan kualitas fasilitas semakin ditingkatkan,” kata Hilman. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN di Kabupaten Banjar.
Peran Aktif Swasta dalam Program JKN
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar, mengapresiasi kinerja program JKN di Kabupaten Banjar yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Ia menyoroti fokus bersama untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan, mengingat masih ada sebagian peserta yang nonaktif.
Asmar menjelaskan bahwa beberapa program baru BPJS Kesehatan disosialisasikan dalam kegiatan ini, terutama yang melibatkan peran swasta dalam program JKN. Keterlibatan swasta diharapkan dapat membantu mengaktifkan atau mereaktivasi peserta yang sebelumnya nonaktif.
Sosialisasi ini diikuti oleh 15 badan usaha di Kabupaten Banjar yang aktif dan rutin membayar iuran setiap bulan. Asmar berharap, ke depan, peran swasta tidak hanya terbatas pada pendaftaran karyawan sendiri, tetapi juga aktif mendaftarkan masyarakat di sekitar perusahaan melalui program CSR.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan program JKN di Kabupaten Banjar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh penduduk. Akses kesehatan yang merata dan berkualitas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
