Pemkot Pariaman Alokasikan Rp10 Miliar untuk Pertahankan UHC

Pemerintah Kota Pariaman menganggarkan Rp10 miliar pada 2025 untuk premi BPJS Kesehatan warga, demi mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih dan memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat, menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kesehatan warganya. Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar pada tahun 2025 untuk membiayai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini bertujuan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) yang telah berhasil dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Dengan UHC, seluruh warga Pariaman mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjamin.

UHC Pariaman: Komitmen dan Realisasi

"Pemkot Pariaman berkomitmen melanjutkan program ini, jadi seluruh warga Pariaman sudah ditanggung asuransi kesehatannya melalui BPJS Kesehatan," tegas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rio Arisandi. Anggaran Rp10 miliar tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Warga mampu dan pegawai, di sisi lain, didorong untuk membayar premi secara mandiri atau melalui perusahaan tempat mereka bekerja.

Keberhasilan Pariaman meraih UHC beberapa tahun lalu memberikan dampak positif yang signifikan. Kini, warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berobat di fasilitas kesehatan. Respon masyarakat terhadap program UHC sangat positif, dengan harapan program ini akan terus berlanjut. Pemkot Pariaman pun berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan mendasar.

Penghargaan UHC dan Langkah Ke Depan

Kota Pariaman telah menerima penghargaan UHC kategori Utama. Prestasi ini diraih berkat capaian 100 persen kepesertaan JKN dari total populasi 99.484 jiwa (data Januari 2024), seperti yang disampaikan Penjabat Walikota Pariaman, Roberia. Penghargaan ini bahkan telah diraih selama dua tahun berturut-turut, membuktikan konsistensi Pemkot Pariaman dalam menyediakan akses kesehatan bagi warganya.

Meskipun telah mencapai cakupan kepesertaan 100 persen, Pemkot Pariaman tidak berpuas diri. Roberia menyatakan komitmen untuk mempertahankan angka tersebut dan meningkatkan tingkat keaktifan peserta yang saat ini baru mencapai 88 persen. Ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memastikan program UHC tidak hanya di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pariaman.

Dana Rp10 Miliar: Jaring Pengaman Kesehatan

Alokasi dana Rp10 miliar untuk premi BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Pariaman dalam mewujudkan UHC. Dana ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi warga kurang mampu, memastikan mereka tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Program ini juga mendorong warga mampu untuk turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan program UHC.

Dengan keberhasilan mempertahankan UHC, Pemkot Pariaman telah memberikan contoh nyata bagi daerah lain. Komitmen, perencanaan yang matang, dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan program ini. Ke depan, diharapkan program UHC di Pariaman akan terus ditingkatkan, memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat dalam mewujudkan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga keberhasilan Kota Pariaman ini dapat menginspirasi daerah lain untuk mencapai hal yang sama.