Pemprov Sulsel Fokus Intervensi Spesifik Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus pada intervensi wilayah spesifik untuk menurunkan angka kemiskinan melalui tiga pilar utama, dengan target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah gencar menekan angka kemiskinan dengan strategi intervensi spesifik di berbagai wilayah. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mengumumkan hal ini di Makassar pada Minggu, 18 Mei 2025. Upaya ini merupakan bagian dari visi 'Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter' yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi ini dijalankan melalui tiga pilar utama. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan fokus pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi; bantuan sosial berbasis data; pembangunan rumah layak huni; serta perlindungan kelompok rentan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan akses permodalan. Ketiga, penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi wilayah berbasis data spasial, penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur di wilayah terisolasi.

Fatmawati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, data akurat, serta keterlibatan masyarakat untuk keberhasilan program ini. Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Strategi Tiga Pilar Pemprov Sulsel Atasi Kemiskinan

Pemprov Sulsel menerapkan strategi tiga pilar dalam upaya menekan angka kemiskinan. Pilar pertama berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar. Ini mencakup pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.

Pilar kedua menekankan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemprov Sulsel berupaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan dan pendampingan, serta membuka akses permodalan yang lebih mudah. Pelatihan kerja juga difokuskan pada generasi muda untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Pilar ketiga, yang juga menjadi fokus utama, adalah intervensi di wilayah-wilayah spesifik dengan angka kemiskinan tinggi. Intervensi ini berbasis data spasial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemprov Sulsel juga berupaya menata kawasan kumuh dan daerah tertinggal, serta membangun infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.

Intervensi Wilayah Spesifik dan Data Akurat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per September 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,77 persen, turun 0,29 persen poin dari Maret 2024 (8,06 persen). Meskipun demikian, peningkatan angka kemiskinan di perkotaan menjadi perhatian khusus. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan spesifik untuk setiap wilayah.

Pemprov Sulsel menyadari pentingnya data akurat dalam penanggulangan kemiskinan. Data spasial digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi prioritas. Dengan demikian, bantuan dan program dapat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel berperan penting dalam menyinergikan berbagai program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Koordinasi yang baik antar-lembaga dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan.

Wilayah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi

Berdasarkan data BPS Sulsel, beberapa kabupaten memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Kabupaten Pangkep menempati posisi tertinggi dengan angka kemiskinan sebesar 12,41 persen, diikuti Jeneponto (11,82 persen), dan Luwu (11,7 persen). Sepuluh besar kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi juga meliputi Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.

Wilayah-wilayah ini menjadi prioritas dalam intervensi spesifik yang dilakukan Pemprov Sulsel. Program-program yang dirancang akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.

Penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Dengan strategi yang terarah, sinergi yang kuat, dan data yang akurat, diharapkan angka kemiskinan di Sulsel dapat ditekan lebih rendah lagi di masa mendatang.