Sumsel Siapkan Strategi Jitu Entaskan Kemiskinan 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya fokus pada penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 melalui peningkatan infrastruktur, koordinasi antar instansi, dan sinergi program kerja wali kota terpilih.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran Rp167,5 miliar pada 2025 untuk menekan angka kemiskinan yang mencapai 7% atau 31.477 jiwa dari total penduduk.

Pemprov Sulteng luncurkan strategi baru atasi kemiskinan dengan fokus pemberdayaan ekonomi dan revitalisasi rumah tidak layak huni, bukan hanya bantuan sembako.

Pemkab Lombok Tengah menggelar musrenbang tematik untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2025 melalui berbagai strategi jitu, termasuk integrasi pertanian dan pemberdayaan ekonomi.

Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 14,65 persen di tahun 2024, berkat berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian berkolaborasi memberantas kemiskinan melalui ketahanan pangan dengan mengintegrasikan data untuk program pemberdayaan pertanian bagi masyarakat miskin.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menetapkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang, dengan angka kemiskinan saat ini mencapai 11,88 persen.

Pemerintah Kalimantan Barat (Kalbar) gencar menekan angka kemiskinan ekstrem lewat pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan Rp50 miliar di APBD 2025 untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, meliputi bantuan tunai dan pengembangan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan dari 5,94 persen menjadi 5,05 persen pada 2025 melalui tiga strategi utama: pemberdayaan ekonomi, pengurangan beban pengeluaran, dan intervensi di kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi program penanganan kemiskinan untuk memastikan tepat sasaran dan menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial dan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan yang pada September 2024 mencapai 7,26 persen, dengan fokus pada pencocokan data BPS dan program yang telah berjalan.