Pemprov Sulbar Segera Tuntaskan 90 Titik Blank Spot Jaringan Internet
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen menyelesaikan 90 titik blank spot jaringan internet pada tahun ini dengan anggaran Rp3,3 miliar dan teknologi Starlink untuk pemerataan akses informasi.
Mamuju, 23 April 2024 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) tengah berupaya keras menuntaskan permasalahan blank spot jaringan di wilayahnya. Sebanyak 90 titik blank spot yang tersebar di berbagai desa, sekolah, UPTD, dan puskesmas akan segera diatasi. Program ini diprioritaskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pasca efisiensi anggaran tahun 2025.
Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, menjelaskan bahwa penanganan blank spot ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Pertemuan antara Mustari Mula dan Gubernur Suhardi Duka membahas secara detail program-program Kominfopers yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi kepemimpinan mereka. Penuntasan blank spot menjadi salah satu program prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Anggaran sebesar Rp3,3 miliar telah disiapkan untuk mengatasi 90 titik blank spot dari total 260 titik yang ada di Sulbar. Selain anggaran tersebut, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi Starlink untuk memperkuat konektivitas di masing-masing desa. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulbar untuk pemerataan akses informasi dan teknologi di seluruh wilayahnya.
Percepatan Konektivitas di Sektor Vital
Titik blank spot yang akan diatasi tersebar di berbagai sektor vital, termasuk desa-desa, sekolah (SMA, SMK, SLB), puskesmas, dan UPTD provinsi. Penanganan blank spot ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan akses informasi di seluruh Sulbar. Dengan akses internet yang memadai, diharapkan kualitas layanan publik dan pendidikan dapat meningkat signifikan.
Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong kemajuan pembangunan dan pemerataan layanan digital di Sulbar. Akses internet yang merata akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat sasaran dan mampu mendorong kemajuan pembangunan. Evaluasi peran dan fungsi setiap bidang di OPD, termasuk Dinas Kominfopers, menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas program kerja.
Evaluasi Program OPD dan RPJMD
Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya evaluasi peran dan fungsi setiap bidang di OPD. Beliau ingin memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan RPJMD. Program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan diprioritaskan.
Dinas Kominfopers Sulbar memiliki beberapa unit kerja, seperti kehumasan, aplikasi telematika, statistik dan persandian, serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja berkontribusi optimal terhadap pembangunan Sulbar.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar menunjukkan keseriusan dalam memastikan program kerja OPD tepat sasaran dan mampu mendorong kemajuan pembangunan serta pemerataan layanan digital di Sulbar. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tuntasnya program ini, diharapkan seluruh masyarakat Sulbar dapat menikmati akses internet yang memadai, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
