Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemdikbudristek Gandeng Kejaksaan Agung: Jaga Integritas Pendidikan Tinggi Indonesia
Kemdikbudristek Gandeng Kejaksaan Agung: Jaga Integritas Pendidikan Tinggi Indonesia

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan pendidikan tinggi Indonesia bersih dari korupsi dan taat hukum, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Mendikbudristek Dorong Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
Mendikbudristek Dorong Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Brian Yuliarto mendorong pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan korupsi dan membangun generasi integritas.

Kejagung Siap Dampingi Hukum Pembangunan Jakarta: Jaga Rp91 Triliun APBD
Kejagung Siap Dampingi Hukum Pembangunan Jakarta: Jaga Rp91 Triliun APBD

Kejaksaan Agung siap beri pendampingan hukum Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan untuk mencegah penyimpangan anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp91 triliun.

Sinergi Kejaksaan dan Komjak Jaga Profesionalisme Penegak Hukum
Sinergi Kejaksaan dan Komjak Jaga Profesionalisme Penegak Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin tekankan pentingnya sinergi Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk menjaga profesionalisme dan integritas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Pemkab Kobar Gandeng Kejari Cegah Korupsi dalam Pembangunan
Pemkab Kobar Gandeng Kejari Cegah Korupsi dalam Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bermitra dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun untuk mencegah korupsi dalam pembangunan, ditandai dengan penandatanganan MoU guna memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.

Pemkot Singkawang dan Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN
Pemkot Singkawang dan Kejari Perkuat Kerja Sama Hukum Perdata dan TUN

Pemerintah Kota Singkawang dan Kejari meningkatkan kerja sama untuk menangani masalah hukum perdata dan TUN, guna memastikan kepastian hukum dan melindungi kebijakan pemerintah serta masyarakat.