PN Parigi Gencarkan Kampanye Zona Integritas Menuju WBK
Pengadilan Negeri Parigi Moutong gencar kampanyekan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan berbagai aksi, termasuk bagi-bagi stiker anti-korupsi kepada masyarakat.
Pengadilan Negeri (PN) Parigi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus berupaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berbagai kampanye Zona Integritas digencarkan, baik di internal maupun eksternal lembaga peradilan. Upaya ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan lembaga pengadilan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Zainal Ahmad, menjelaskan bahwa kampanye ini merupakan komitmen nyata PN Parigi dalam menjaga integritas. "Kampanye zona integritas untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," tegas beliau di Parigi, Kamis (1 Mei 2024).
Salah satu aksi nyata yang dilakukan adalah sosialisasi melalui pembagian stiker anti-korupsi kepada masyarakat di sekitar Jalan Trans Sulawesi Kota Parigi. Aksi ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat turut serta mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan.
Sosialisasi dan Dukungan Masyarakat
Sosialisasi Zona Integritas tidak hanya dilakukan melalui pembagian stiker. PN Parigi juga berencana untuk melakukan berbagai kegiatan lain untuk menjangkau masyarakat luas. Hal ini penting karena dukungan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan WBK.
Dengan tema "Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Menolak Suap, Pungli dan Gratifikasi", kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan.
Ketua PN Parigi menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak. "Membangun zona integritas menuju WBK tidak hanya dukungan internal pengadilan, tetapi juga butuh dukungan semua pemangku kepentingan di daerah ini, sehingga apa yang kami lakukan dapat terwujud dengan baik," ujarnya.
Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Kampanye Zona Integritas ini sejalan dengan program reformasi birokrasi nasional. Upaya ini bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.
Zainal Ahmad menjelaskan bahwa predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sejumlah kriteria, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan.
Dengan terwujudnya WBK, diharapkan pelayanan publik di PN Parigi akan semakin baik dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap lembaga peradilan.
Integritas sebagai Pilar Penegakan Hukum
Sebagai lembaga penegak hukum, integritas menjadi hal yang sangat penting bagi PN Parigi. Zona integritas menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan kehakiman sebagai bentuk pelayanan publik.
Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan PN Parigi dapat segera meraih predikat WBK dan menjadi contoh bagi lembaga peradilan lainnya dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Langkah-langkah yang dilakukan PN Parigi dalam kampanye Zona Integritas ini patut diapresiasi. Semoga upaya ini dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia.
