Fakta Unik: Bupati Kolaka Timur di Rakernas Saat Kabar OTT KPK Sultra Mencuat, Ini Respons NasDem

Kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sultra menyeret nama Bupati Kolaka Timur, namun Partai NasDem menghormati proses hukum sembari menolak upaya 'cari-cari kesalahan'.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 7 Agustus. Kabar ini mencuat dan menyeret nama seorang kepala daerah dari Partai NasDem. Kejadian ini memicu respons cepat dari jajaran pengurus pusat partai tersebut.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, disebut-sebut sebagai pihak yang terjaring dalam OTT KPK Sultra. Namun, pada saat kabar tersebut beredar, Abdul Azis justru tengah berada di Makassar. Ia diketahui sedang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem.

Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyatakan sikap resminya. Partai menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Namun, mereka juga mengingatkan agar lembaga antirasuah itu tidak melakukan penegakan hukum dengan cara mencari-cari kesalahan pihak tertentu.

Sikap Tegas Partai NasDem Terkait OTT KPK Sultra

Wakil Ketua DPP Partai NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Ia mengingatkan KPK untuk tidak mencari-cari kesalahan atau menargetkan orang tertentu. Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan Rakernas partai di Makassar.

"Kami tidak terusik karena pada saat bersamaan besok, ada rapat kerja nasional partai," ujar Rudianto. Ia menambahkan bahwa Partai NasDem menolak adanya dugaan "drama-drama" yang seolah membuat framing negatif. Meskipun demikian, partai tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

Senada dengan Rudianto, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, juga menyayangkan informasi yang beredar. Ia membantah keras keterlibatan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dalam OTT KPK Sultra. Sahroni menegaskan bahwa Abdul Azis berada di sampingnya, mengikuti Rakernas.

"Berita yang disampaikan itu adalah tidak benar," kata Sahroni. Ia mempertanyakan motif di balik pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Sahroni juga menyoroti adanya potensi "drama" dalam proses penegakan hukum yang sangat disayangkan oleh pihak partai.

Klarifikasi Langsung Bupati Abdul Azis

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, turut memberikan klarifikasi langsung terkait kabar OTT KPK Sultra yang menyeret namanya. Ia mengungkapkan bahwa pemberitaan tersebut telah mengejutkan keluarga, sahabat, dan koleganya. Hal ini tentu menimbulkan keprihatinan di kalangan terdekatnya.

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping kakak Ahmad Syahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri rakernas," tutur Abdul Azis. Pernyataan ini secara gamblang membantah keterlibatannya. Ia memastikan kehadirannya di Rakernas Partai NasDem.

Sebagai kader Partai NasDem, Abdul Azis menyatakan kesiapannya untuk taat dan patuh pada proses hukum. Ia menegaskan komitmennya untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Ini menunjukkan sikap kooperatif meskipun merasa difitnah oleh kabar yang beredar.

Respons Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi

Menanggapi polemik ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan respons resmi. Ia membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaganya. Namun, Setyo Budiyanto belum menyebutkan secara spesifik identitas orang yang terlibat dalam OTT KPK Sultra tersebut.

KPK mengonfirmasi bahwa beberapa pihak telah diamankan dalam operasi ini. Pihak-pihak tersebut meliputi unsur swasta dan pegawai negeri sipil. Penjelasan ini diberikan untuk meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan detail lebih lanjut. Ia mengungkapkan bahwa OTT di Sultra berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK). Kasus ini spesifik mengenai pembangunan rumah sakit dan peningkatan kualitasnya.

Asep menambahkan bahwa KPK menerjunkan tiga tim dalam operasi ini. Tim tersebut tersebar di Jakarta, Kendari (Sultra), dan Sulawesi Selatan. Tujuh orang telah ditahan melalui tim di Jakarta dan Kendari. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara dan pihak swasta.