ADPSI-ASDEPSI Jabar: Satu Visi Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Musyawarah Nasional I ADPSI-ASDEPSI di Bandung mendorong persatuan visi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika politik, serta optimalisasi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, membuka Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Gedung Sate Bandung pada Senin malam. Munas ini diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan visi dalam menghadapi tantangan domestik dan global yang kompleks.
Buky menekankan pentingnya koordinasi dan konsolidasi antar lembaga legislatif provinsi dalam menyikapi dinamika kebijakan nasional dan daerah. Hal ini krusial untuk memperkuat peran DPRD Provinsi dalam penyusunan peraturan daerah (Perda), pengawasan, dan penganggaran yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tantangan ke depan, termasuk hubungan pusat dan daerah, reformasi birokrasi, dan penguatan otonomi daerah, membutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD.
Situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat perang dagang, serta dinamika politik dalam negeri yang hangat, menjadi sorotan utama. Buky menyatakan, "Munas ini harus jadi forum silaturahmi, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga legislatif provinsi. Terlebih saat ini, dinamika politik yang terjadi sangatlah hangat, ditambah situasi ekonomi global yang tidak menentu karena perang dagang yang terjadi antar negara di berbagai belahan dunia."
Memperkuat Kolaborasi dan Strategi Menghadapi Tantangan
Buky Wibawa juga menyoroti pentingnya Munas I ADPSI-ASDEPSI sebagai momentum untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah-langkah strategis. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menjadi perhatian khusus bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, DPRD perlu memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap optimal demi pelayanan publik.
Buky menambahkan, "Termasuk penyelenggaraan munas ini yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah efisiensi. Beragam dinamika tersebut tentunya menjadi tantangan bagi kita bersama, terutama apabila dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai bagian dari pemerintahan di daerah, yang membutuhkan dukungan yang signifikan agar fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik."
Ia juga menekankan pentingnya Munas ini dalam konteks regenerasi organisasi dan sebagai wujud demokrasi internal yang sehat dan bertanggung jawab. Pemilihan ketua dan pengurus ADPSI-ASDEPSI untuk periode 2024-2029 akan menjadi bagian penting dari Munas ini.
Munas ADPSI-ASDEPSI: Regenerasi dan Demokrasi Internal
Munas I ADPSI-ASDEPSI di Jawa Barat memiliki arti penting dan strategis, tidak hanya untuk regenerasi organisasi, tetapi juga sebagai demonstrasi demokrasi internal yang sehat dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan Munas di Jawa Barat juga diharapkan dapat mempromosikan potensi dan keistimewaan provinsi tersebut.
Buky berharap Munas ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang terbaik, dan memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta. Keputusan-keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, Munas I ADPSI-ASDEPSI diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam menyatukan visi dan strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika politik di Indonesia, serta memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam rangka pelayanan publik yang optimal. Semoga Munas ini menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran DPRD Provinsi dalam pembangunan Indonesia.
