Bantul Perkuat Tata Kelola Pemerintah Digital: Siap Jadi Pionir Nasional, Apa Rahasianya?
Pemerintah Kabupaten Bantul serius memperkuat tata kelola pemerintah digital, bertekad menjadi pionir nasional. Simak langkah strategis mereka menghadapi evaluasi 2026!
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini menggelar kegiatan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintah digital. Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bantul dalam mendukung program transformasi digital nasional.
Pendampingan pemerintah digital ini difasilitasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Langkah strategis ini diambil sebagai persiapan awal Pemkab Bantul menghadapi evaluasi pemerintah digital yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2026.
Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah memastikan kesiapan Bantul dalam mengkomunikasikan serta mengimplementasikan pemerintah digital secara bertahap dan berkelanjutan.
Memperkuat Fondasi Tata Kelola Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul, Bobot Ariffi Aidin, menjelaskan bahwa Bantul berkomitmen penuh mendukung transformasi digital nasional. Pendampingan ini krusial untuk memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam mengelola sistem pemerintahan digital.
Menurut Bobot, fasilitasi internal ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pihak terkait. Hal ini memastikan bahwa implementasi pemerintah digital dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh lini pemerintahan, bukan hanya di satu unit saja.
Kegiatan pendampingan ini juga menjadi modal awal yang penting bagi Pemkab Bantul. Kesiapan ini sangat penting mengingat evaluasi pemerintah digital yang komprehensif akan segera dilaksanakan, dengan jadwal dimulainya pada tahun 2026.
Pergeseran Paradigma Evaluasi dan Ambisi Bantul
Pendekatan penilaian dalam evaluasi pemerintah digital ke depan akan mengalami perubahan signifikan. Bobot Ariffi Aidin menegaskan bahwa evaluasi tidak lagi berorientasi pada dokumen atau kapabilitas aplikasi semata, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan.
Fokus utama evaluasi justru akan mengedepankan kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah. Ini mencakup baik layanan publik yang diakses masyarakat maupun layanan administrasi pemerintahan internal, menandakan orientasi yang lebih kuat pada dampak dan efisiensi pelayanan.
Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap diri secara maksimal. Ia berharap Kabupaten Bantul dapat menjadi pionir dalam implementasi pemerintah digital, mengingat mereka pernah unggul dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan kategori sangat baik dan ingin "berlari lebih cepat" lagi.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menambahkan bahwa pemerintah digital melampaui sekadar teknologi atau aplikasi yang canggih. Ini adalah perubahan tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada pengguna, serta merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah untuk berkontribusi dalam transformasi pelayanan publik. Ini bukan hanya tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan komitmen kolektif.
