Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Jalin Kerja Sama dalam Penanganan Hukum
Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Jalin Kerja Sama dalam Penanganan Hukum

Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri teken MoU untuk memperkuat koordinasi penanganan hukum perdata dan tata usaha negara.

Pemkab Sleman dan Kejari Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pelayanan Hukum
Pemkab Sleman dan Kejari Jalin Kerja Sama Tingkatkan Pelayanan Hukum

Pemkab Sleman dan Kejari Sleman resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan pelayanan hukum, mencegah pelanggaran, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sukamara dan Kejaksaan Jalin Kerja Sama: Supremasi Hukum yang Berkeadilan Jadi Target
Sukamara dan Kejaksaan Jalin Kerja Sama: Supremasi Hukum yang Berkeadilan Jadi Target

Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi daerah, dan mengembalikan aset daerah yang dikuasai pihak lain s

Pemkot dan Kejari Bogor Jalin Kolaborasi Hukum Perdata untuk Pembangunan Kota
Pemkot dan Kejari Bogor Jalin Kolaborasi Hukum Perdata untuk Pembangunan Kota

Pemkot Bogor dan Kejari Bogor resmi berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Pemkab Karawang dan Kejari Jalin Kerja Sama Optimalkan Penanganan Kasus Perdata dan TUN
Pemkab Karawang dan Kejari Jalin Kerja Sama Optimalkan Penanganan Kasus Perdata dan TUN

Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang resmi bekerja sama dalam penanganan kasus perdata dan tata usaha negara (TUN) untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dan optimal.

DPRD Tabalong-Kejari Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum
DPRD Tabalong-Kejari Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

DPRD Kabupaten Tabalong dan Kejari Tabalong resmi menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi optimalisasi kinerja dan kepatuhan pada regulasi.

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum
Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari setempat jalin kerja sama untuk memperkuat pendampingan hukum, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta optimalkan pendapatan asli daerah.

Sinergitas Optimalkan Pelayanan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jatim Resmikan Gedung Baru di Kota Batu
Sinergitas Optimalkan Pelayanan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jatim Resmikan Gedung Baru di Kota Batu

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) mengoptimalkan pelayanan hukum dengan sinergisitas bersama pemangku kepentingan, ditandai peresmian Gedung Kejari Kota Batu senilai Rp10,57 miliar.

Ombudsman dan Kejagung Perkuat Koordinasi, Tingkatkan Kapasitas dan Pelayanan Publik
Ombudsman dan Kejagung Perkuat Koordinasi, Tingkatkan Kapasitas dan Pelayanan Publik

Ombudsman dan Kejaksaan Agung berkoordinasi untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

Pemkot & Kejari Ambon Perkuat Sinergi di Bidang Perdata dan TUN
Pemkot & Kejari Ambon Perkuat Sinergi di Bidang Perdata dan TUN

Pemkot dan Kejari Ambon memperbarui kesepakatan kerjasama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).

Bupati Banyuwangi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih Lewat Kerja Sama dengan Kejari
Bupati Banyuwangi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih Lewat Kerja Sama dengan Kejari

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memperkuat komitmen pemerintahan bersih dengan memperpanjang nota kesepakatan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk pencegahan dan penyelesaian masalah hukum, khususnya dalam optimalisasi tugas pemerintah

Pemkab Kobar Gandeng Kejari Cegah Korupsi dalam Pembangunan
Pemkab Kobar Gandeng Kejari Cegah Korupsi dalam Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bermitra dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun untuk mencegah korupsi dalam pembangunan, ditandai dengan penandatanganan MoU guna memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.