Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Tulungagung dan Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Pemkab Tulungagung dan Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperpanjang kerja sama dengan Kejari untuk memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemkab Karawang dan Kejari Jalin Kerja Sama Optimalkan Penanganan Kasus Perdata dan TUN
Pemkab Karawang dan Kejari Jalin Kerja Sama Optimalkan Penanganan Kasus Perdata dan TUN

Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang resmi bekerja sama dalam penanganan kasus perdata dan tata usaha negara (TUN) untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dan optimal.

DPRD Tabalong-Kejari Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum
DPRD Tabalong-Kejari Jalin Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

DPRD Kabupaten Tabalong dan Kejari Tabalong resmi menjalin kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi optimalisasi kinerja dan kepatuhan pada regulasi.

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum
Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari setempat jalin kerja sama untuk memperkuat pendampingan hukum, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta optimalkan pendapatan asli daerah.

DPRD Pasaman dan Kejari Jalin Kerja Sama Hukum, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
DPRD Pasaman dan Kejari Jalin Kerja Sama Hukum, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, resmi bekerja sama dengan Kejari setempat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan peraturan daerah.

Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Kepulauan Sangihe resmi menjalin kerja sama untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan di Manado.

Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran
Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran

Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel memperkuat kerja sama dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk membahas perubahan nomenklatur dan efisiensi anggaran.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.