Kejagung Pulihkan Aset Rp304 Miliar dalam 100 Hari Kerja
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung berhasil kembalikan aset negara senilai Rp304 miliar dari tindak pidana dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil memulihkan aset negara senilai fantastis, yakni Rp304 miliar! Prestasi ini diraih Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung hanya dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, periode 21 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengumumkan capaian tersebut di Jakarta. Rinciannya cukup mencengangkan: Rp74 miliar dari lelang eksekusi, Rp39 miliar dari setoran uang tunai, Rp183 miliar dari penyelesaian uang pengganti, dan Rp7 miliar dari penjualan langsung. Totalnya mencapai Rp304.130.923.659.
Prestasi ini menunjukkan kerja keras BPA Kejagung dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindak pidana. Angka tersebut merupakan akumulasi berbagai upaya, mulai dari lelang aset hingga penagihan uang pengganti. Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai langkah nyata penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
Bukan hanya uang, BPA Kejagung juga mengelola sejumlah besar barang rampasan. Dari data yang dihimpun periode 1 Januari hingga 20 Januari 2025, tercatat ada 20.061 barang rampasan. Semua aset ini dikelola dan diurus sesuai prosedur, tercatat dalam aplikasi ARSSYS (Asset Recovery Secured-data System) yang digunakan seluruh Kejaksaan RI.
Capaian ini semakin mengesankan jika dibandingkan dengan kinerja BPA Kejagung sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun lalu, BPA berhasil memulihkan aset senilai Rp1.325.225.579.058! Angka ini terdiri dari lelang eksekusi (Rp208 miliar), setoran uang tunai (Rp665 miliar), penyelesaian uang pengganti (Rp212 miliar), dan penjualan langsung (Rp303 miliar).
Sistem pengelolaan aset yang terintegrasi melalui ARSSYS menjadi kunci keberhasilan BPA Kejagung. Sistem ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang disita. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pelacakan, pengelolaan, dan pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Keberhasilan BPA Kejagung dalam memulihkan aset negara merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Pemulihan aset ini sangat penting, tidak hanya untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.
