Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Warisan Utang Rp400 Miliar: Tantangan Wali Kota Kendari yang Baru
Warisan Utang Rp400 Miliar: Tantangan Wali Kota Kendari yang Baru

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menghadapi tantangan berat berupa warisan utang Pemkot Kendari senilai Rp400 miliar dari kepemimpinan sebelumnya, termasuk utang PEN sebesar Rp250 miliar.

Aceh Barat Bidik PAD Rp190 Miliar Lebih di 2025: Strategi Pembangunan Berbasis Pendapatan Lokal
Aceh Barat Bidik PAD Rp190 Miliar Lebih di 2025: Strategi Pembangunan Berbasis Pendapatan Lokal

Pemkab Aceh Barat optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp190 miliar lebih di tahun 2025 melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, dan investasi.

LKPD Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 Diserahkan ke BPK RI Aceh
LKPD Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 Diserahkan ke BPK RI Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, menandai komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemkab Natuna Pastikan Bayar Proyek Kontraktor Tahun 2024
Pemkab Natuna Pastikan Bayar Proyek Kontraktor Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Natuna memastikan akan membayar proyek kontraktor yang belum terbayarkan, meskipun anggaran belum tersedia, dengan total tunggakan lebih dari Rp100 miliar.

Pemprov Sumut Lunasi Utang DBH Rp2,2 Triliun, Dorong Program UHC
Pemprov Sumut Lunasi Utang DBH Rp2,2 Triliun, Dorong Program UHC

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, berkomitmen melunasi utang dana bagi hasil (DBH) Rp2,2 triliun kepada 33 kabupaten/kota dan mendorong percepatan program UHC.

Bupati Aceh Besar Pastikan Pembangunan Beri Manfaat Nyata untuk Masyarakat
Bupati Aceh Besar Pastikan Pembangunan Beri Manfaat Nyata untuk Masyarakat

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan OPD dengan visi pembangunan daerah untuk memastikan program yang dirancang memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Besar.

300 Gampong di Aceh Besar Terima Dana Desa Rp108,8 Miliar untuk Infrastruktur
300 Gampong di Aceh Besar Terima Dana Desa Rp108,8 Miliar untuk Infrastruktur

Dana desa tahap awal telah dicairkan ke 300 gampong di Aceh Besar, senilai Rp108,8 miliar, untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Kutim Bertekad Lunasi Utang Daerah Rp1,3 Triliun dalam 6 Bulan
Bupati Kutim Bertekad Lunasi Utang Daerah Rp1,3 Triliun dalam 6 Bulan

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, berkomitmen menyelesaikan utang daerah sebesar Rp1,3 triliun dalam enam bulan ke depan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

DPRK Banda Aceh Minta Pemerintah Baru Prioritaskan Penanganan HIV/AIDS
DPRK Banda Aceh Minta Pemerintah Baru Prioritaskan Penanganan HIV/AIDS

DPRK Banda Aceh mendesak pemerintah kota yang baru dilantik untuk segera mengatasi peningkatan kasus HIV/AIDS yang telah mencapai lebih dari 500 kasus dan berbagai permasalahan lain di Banda Aceh.

Pemkab Lombok Timur Pastikan Bayar Utang Rp80 Miliar di 2025
Pemkab Lombok Timur Pastikan Bayar Utang Rp80 Miliar di 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan pembayaran utang jatuh tempo Rp80 miliar pada tahun 2025, meskipun ada efisiensi anggaran, dengan dana yang sudah disiapkan dan kas daerah yang cukup.

Utang Banda Aceh: Rp39,8 Miliar, Bukan Rp100 Miliar?
Utang Banda Aceh: Rp39,8 Miliar, Bukan Rp100 Miliar?

Pemerintah Kota Banda Aceh mengklarifikasi bahwa utang pada 2024 hanya sekitar Rp39,8 miliar, bukan Rp100 miliar seperti yang beredar, meskipun proyeksi utang 2025 mencapai Rp86 miliar.

Tim Melki-Johny Prioritaskan Pengurangan Utang di 100 Hari Kerja
Tim Melki-Johny Prioritaskan Pengurangan Utang di 100 Hari Kerja

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terpilih, Melki Laka Lena dan Johny Asadoma, memprioritaskan pengurangan utang daerah senilai Rp1,3 triliun dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka, sekaligus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).