Pemprov Jatim Tunggu Teknis Penempatan Guru di Sekolah Rakyat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunggu arahan teknis penempatan guru dari pemerintah pusat untuk program Sekolah Rakyat yang tersebar di Malang Raya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih menunggu kejelasan teknis penempatan tenaga pendidik untuk program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang pada Selasa, 29 April 2023. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat ini masih dalam tahap pembahasan teknis di tingkat nasional, khususnya mengenai penempatan guru.
Menurut Gubernur Khofifah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mengkonsolidasikan hal tersebut, termasuk mempertimbangkan status kepegawaian guru, apakah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemprov Jatim pun menunggu regulasi yang akan ditetapkan BKN, termasuk terkait penentuan lokasi penugasan guru, apakah mempertimbangkan asal daerah guru atau tidak.
Karena program Sekolah Rakyat merupakan program top down dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim hanya bertugas menyiapkan lokasi. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Gubernur Khofifah setelah melakukan pertemuan dengan BKN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam sebuah retret. Pertemuan tersebut membahas kesiapan Pemprov Jatim dalam mendukung program Sekolah Rakyat.
Lokasi Sekolah Rakyat di Malang Raya
Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan beberapa lokasi untuk Sekolah Rakyat di Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Di Kota Malang, rencananya akan memanfaatkan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur di Jalan Kawi untuk jenjang SMA. Sementara itu, di Kota Batu, fasilitas Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) di Jalan Trunojoyo akan digunakan untuk jenjang SMP.
Untuk Kabupaten Malang, lahan seluas 9,7 hektare di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, telah disiapkan dan telah ditinjau langsung oleh Gubernur Khofifah pada Senin, 28 April 2023. Lahan tersebut direncanakan untuk menampung jenjang SD, SMP, dan SMA.
Gubernur Khofifah menyatakan, "Insya Allah karena luasnya segitu, maka ini untuk SD, SMP, dan SMA." Pernyataan ini menunjukkan optimisme Pemprov Jatim dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai untuk program Sekolah Rakyat.
Menunggu Kejelasan dari Pemerintah Pusat
Meskipun persiapan lokasi telah dilakukan, Pemprov Jatim masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, terutama terkait penempatan tenaga pendidik. Proses ini melibatkan koordinasi antar instansi pemerintah, termasuk BKN yang berperan penting dalam penentuan dan penempatan guru.
Kejelasan mengenai regulasi dan teknis penempatan guru sangat penting untuk memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat. Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat segera memberikan arahan yang jelas agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien.
Dengan demikian, dimulainya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat di Malang Raya masih menunggu penyelesaian teknis penempatan guru oleh pemerintah pusat. Pemprov Jatim menyatakan kesiapannya dalam menyediakan sarana dan prasarana, namun penempatan tenaga pendidik menjadi kunci keberhasilan program ini.
Proses ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pendidikan nasional. Semoga dengan adanya koordinasi yang baik, program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Malang Raya.
