Jateng Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat: Program Prioritas Tekan Angka Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gencar mempersiapkan lahan untuk program Sekolah Rakyat guna menekan angka kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem dan rentan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah bergerak cepat mempersiapkan lahan dan gedung untuk menunjang program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan. Program ini dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026, dengan target utama memotong mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan komitmen penuh Pemprov Jateng dalam mendukung program ini.
Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi di Semarang, Rabu (12/3), Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan tidak terbatas pada aset Pemprov Jateng, melainkan juga dapat berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Pembangunan sekolah baru dan revitalisasi gedung sekolah yang sudah ada direncanakan akan dimulai pada tahun 2025, dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tantangannya, kata Luthfi, adalah luas lahan yang dibutuhkan cukup signifikan, yakni 5-10 hektare per sekolah, seperti yang ditentukan Kementerian Sosial.
Meskipun demikian, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya program ini mengingat masih tingginya angka putus sekolah dan banyaknya gedung sekolah di Jateng yang membutuhkan perbaikan. "Yang jelas, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut karena hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah," tegas Luthfi. Ia menambahkan bahwa angka kemiskinan di Jateng masih berada di angka 9,58 persen, sehingga Sekolah Rakyat diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penanggulangannya.
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Keluarga Miskin
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan keterangan lebih lanjut mengenai program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan bahwa program ini akan menerapkan sistem boarding school atau asrama, dengan kurikulum yang setara dengan sekolah unggulan. Namun, fokus utama Sekolah Rakyat adalah pada pendidikan karakter.
Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di empat wilayah, yaitu Kabupaten Pati, Magelang, Temanggung, dan Kota Surakarta, memanfaatkan aset-aset milik Kementerian Sosial. Gus Ipul menambahkan bahwa terkait lahan yang akan disumbangkan Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, statusnya masih menunggu finalisasi. "Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis yang akan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan. Dengan sistem asrama, diharapkan anak-anak dapat fokus pada pendidikan tanpa terbebani masalah ekonomi keluarga. Kurikulum yang berfokus pada pendidikan karakter diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Tantangan dan Harapan Program Sekolah Rakyat
Pemprov Jateng menghadapi tantangan dalam menyediakan lahan yang cukup luas untuk program Sekolah Rakyat. Luas lahan yang dibutuhkan, 5-10 hektare per sekolah, membutuhkan identifikasi dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. Namun, komitmen Pemprov Jateng yang kuat untuk mendukung program ini menunjukkan optimisme dalam mengatasi tantangan tersebut.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan dan menciptakan generasi yang lebih sejahtera. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain penyediaan lahan, tantangan lain yang perlu diatasi adalah memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat setara dengan sekolah unggulan lainnya. Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya.
Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
