Gubernur Khofifah Minta Mojokerto Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta Wali Kota Mojokerto menyiapkan lahan untuk program Sekolah Rakyat guna mencegah putus sekolah dan kemiskinan ekstrem.
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, telah meminta Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, untuk segera menyiapkan lahan guna mendukung Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Khofifah saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3).
Program Sekolah Rakyat, yang berkonsep boarding school, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah angka putus sekolah dan sekaligus memperkuat karakter anak-anak tersebut. Gubernur Khofifah menjelaskan, "Daerah diminta menyiapkan lahannya dan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk satu unit sekolah."
Pemprov Jatim berharap mendapatkan kuota 40 sekolah yang akan tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan tambahan dua sekolah untuk tingkat provinsi. Khofifah optimistis, jika terealisasi, program ini akan memberikan dampak positif yang luas, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pengelolaan asrama, hingga penyediaan makanan.
Sekolah Rakyat: Solusi Kemiskinan dan Putus Sekolah
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan angka putus sekolah di Jawa Timur. Konsep boarding school dipilih agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat fokus pada pendidikan tanpa terbebani masalah ekonomi di rumah. Dengan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa realisasi program ini akan memberikan efek berantai yang positif bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. "Dalam waktu dekat ini bisa menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas SDM dan IPM, sekaligus menyiapkan generasi emas 2045," ujarnya.
Untuk memastikan kelancaran program ini, Gubernur Khofifah berencana menggelar rapat koordinasi pada tanggal 9 Maret mendatang. Rapat tersebut akan melibatkan Menteri Sosial (Mensos), Menteri ATR/BPN, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), serta seluruh bupati/wali kota dan Kepala Bappeda di Jawa Timur. Koordinasi antar kementerian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program dan mempercepat proses realisasi.
Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah
Dalam rapat koordinasi tersebut, masing-masing kementerian akan berperan penting. Mensos akan menangani program ini sesuai arahan Presiden, Kementerian ATR/BPN akan memastikan kepastian hukum lahan, sementara Kementerian Desa akan mengonfirmasi pemanfaatan Dana Desa dan koperasi desa untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Kolaborasi yang kuat antar kementerian dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
Selain membahas Program Sekolah Rakyat, Gubernur Khofifah juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang mencapai 5,32 persen pada tahun 2024, meningkat dari 2,79 persen pada tahun 2023. Namun, beliau mengingatkan pentingnya pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan nasional. Integrasi kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat juga menjadi poin penting yang ditekankan.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan di tingkat daerah dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Beliau juga menyebutkan pentingnya 10 Program Quick Win sebagai langkah percepatan pembangunan yang harus selaras dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan pembangunan di Jawa Timur berjalan terintegrasi dan efektif.
Dengan adanya komitmen dari Gubernur Jawa Timur dan rencana koordinasi antar kementerian, diharapkan Program Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
