Pemprov Kepri dan Pemkot Batam Matangkan Lokasi Sekolah Rakyat
Pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Batam terus berkoordinasi untuk menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan bagi anak keluarga kurang mampu, yang dihadapkan pada kendala kekurangan guru.
Batam, 02 Mei 2024 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kota Batam tengah gencar melakukan koordinasi untuk menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Program pendidikan ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1. Sekolah Rakyat direncanakan hadir di empat titik di Kepri, termasuk Batam. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan lokasi yang tepat dan efektif bagi pencapaian tujuan program.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa selain Batam, lokasi Sekolah Rakyat lainnya telah diusulkan di Senggarang, Tanjungpinang, dan Bintan. Anambas juga tengah dalam proses pengusulan. "Sekolah Rakyat sudah kami ajukan satu di Senggarang Tanjungpinang, satu di Bintan. Untuk Batam, kami masih akan berkoordinasi dengan Wali Kota. Ada juga di Anambas sedang dalam proses pengusulan," ujar Nyanyang di Batam, Jumat.
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Pemilihan lokasi strategis menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
Penentuan Lokasi dan Kendala yang Dihadapi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa beberapa alternatif lokasi telah disiapkan, antara lain di Nongsa dan Sagulung. Namun, keputusan final masih menunggu hasil koordinasi lebih lanjut. "Sekolah Rakyat ini sasarannya sangat spesifik, yaitu anak-anak dari keluarga desil 1. Maka kami harus benar-benar mendata agar bantuan dan aksesnya tepat sasaran," jelasnya. Proses pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program ini adalah kekurangan tenaga pendidik di Batam. Kekurangan guru di jenjang SD dan SMP mencapai sekitar 700 orang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan rekrutmen. "Kondisi kekurangan guru ini merupakan masalah nasional. Untuk SD dan SMP, kita akan ajukan tambahan tenaga guru tahun depan. Sementara jenjang SMA menjadi kewenangan provinsi yang di tahun ini sedang diprioritaskan. Sekarang sedang dikonsultasikan soal mekanisme rekrutmennya," ungkap Tri.
Disdik Batam berencana melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru menjelang tahun ajaran baru. Pemetaan ini mempertimbangkan pengangkatan guru PPPK dan pemanfaatan ruang talenta guru yang berpengaruh terhadap distribusi tenaga pendidik. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi sebagian dari kekurangan guru yang ada.
Program Pendukung Sekolah Rakyat
Selain fokus pada penentuan lokasi dan penyediaan guru, Disdik Batam juga mempersiapkan penambahan dua dapur baru untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dua dapur baru akan dibangun di Kecamatan Nongsa dan Batam Kota, menambah jumlah dapur MBG menjadi delapan. Penambahan ini akan meningkatkan pelayanan MBG kepada sekitar 6.000 siswa. Namun, tantangan lain muncul terkait selera makan siswa, khususnya terkait konsumsi sayur.
"Saat ini ada enam dapur, nanti akan bertambah dua lagi yang akan menambah pelayanan terhadap 6.000 siswa. Namun tantangan saat ini adalah soal selera makan siswa, karena banyak yang tidak suka sayur," tutup Tri. Tantangan ini menuntut strategi khusus untuk memastikan program MBG efektif meningkatkan gizi siswa.
Koordinasi yang erat antara Pemprov Kepri dan Pemkot Batam sangat penting untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat. Selain penentuan lokasi, penyediaan guru dan program pendukung seperti MBG juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Batam.
